Network
Sedangkan dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman di antaranya penyimpangan prosedur 196 laporan (64%), tidak kompeten 48 laporan (16%), tidak patut 22 laporan (7%), penundaan berlarut 15 laporan (5%). tidak memberikan pelayanan 14 laporan (5%), diskriminasi 7 laporan (2 %), dan penyalahgunaan wewenang 4 laporan(1%).
Robert memberikan contoh, laporan dengan dugaan penyimpangan prosedur seperti terjadinya verifikasi administrasi yang tidak prosedural, diloloskannya peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan sebaliknya. Tidak mematuhi SOP dalam proses pelaksanaan seleksi CASN.
"Kemudian dugaan penundaan berlarut seperti adanya laporan pengaduan peserta yang tidak memperoleh tanggapan. Ombudsman juga menemukan adanya dugaan maladministrasi tidak kompeten yakni petugas tidak kompeten dalam melaksanakan proses penyeleksian berkas peserta seleksi, serta ketidakkompetenan dalam melakukan pengujian terhadap peserta seleksi," jelasnya.
Data menyebutkan, jumlah penetapan kebutuhan CASN Tahun Anggaran 2021 sebanyak 701.590 terdiri dari instansi pusat CPNS 74.648, CPNS daerah 80.338, Guru PPPK 525.667 dan PPPK Non-Guru daerah sebanyak 20.937.
Masa sanggah akan mulai pada 4-6 Agustus dan jawab sanggah 4 Agustus-13 Agustus 2021.
Menurut Robert, masa sanggah ini berpotensi terjadi maladministrasi yakni penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur dalam menjawab sanggahan dari peserta seleksi CASN TA 2021.
Baca Juga: 3 Hari Masa Sanggah CPNS yang TMS wajib manfaatkan, Berikut cara sanggahnya
Robert memprediksi pada tahap akhir seleksi CASN yakni pada pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) hingga penetapan NIP pada 1 Januari-18 Februari 2021, terdapat potensi maladministrasi berupa penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur.
Untuk mencegah potensi maladministrasi tersebut, Robert menyampaikan sejumlah Saran Perbaikan Pelaksanaan CASN yakni optimalisasi sistem penanganan sanggahan/aduan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan cepat tanggap, optimalisasi helpdesk dengan menambah jumlah petugas yang kompeten, menyediakan sistem penilaian (live scoring) yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan dapat diakses publik, menyelenggarakan proses seleksi SKB yang transparan, akuntabel, dan tidak berpihak, serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas instansi/lembaga guna memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan seleksi CASN.
Terkait Posko Pengaduan Ombudsman terkait seleksi CASN 2021, masyarakat dapat melapor secara perorangan maupun kelompok masyarakat bagi korban langsung maupun melalui kuasa korban langsung dengan melampirkan bukti identitas maupun surat kuasa atau surat pernyataan kelompok.
