Network
PORTAL SULUT - Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan BLT untuk masyarakat. Namun kata dia, pemerintah harus mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara harga.
“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, harus ada cara lain,” kata Faisal saat dihubungi Jumat 26 Agustus 2022. Namun sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah.
“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” sebut Faisal.
Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran bansos sebesar Rp18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab, "Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa?”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.
Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. “Dan karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ ucap Faisal.
Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.
Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.
”Intinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol, sepanjang tidak akan kontrol yang bagus, terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras,” tandas Faisal.
