Network
Baca Juga: Kabar Duka, Ibunda Denny Cagur Meninggal Dunia
Menurut Pahala Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dan menawarkan pemadanan data secara daring sehingga 3 juta data yang terus berubah misalnya lahir, meninggal, menikah, cerai, keluar daerah atau masuk daerah juga dapat diperbaharui secara otomatis.
"Selain 16 juta data tidak ada NIK, ada juga 1,06 juta NIK ganda dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal masih ada di DTKS, itu hasil pemadanan Dukcapil berdasar kajian KPK," tambah Pahala.
Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS.
Baca Juga: Berikut Formasi PPPK untuk Kementrian Agama
"Jadi seharusnya 17 juta ini dipindahkan ke DTKS Kemensos maka DTKS rasanya akan lebih baik kualitasnya, Kami sepakat mendorong DTKS 'online' sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung 'real time'," tambah Pahala.
Tiga hal yang ditekankan KPK dalam pemadanan DTKS adalah
1. Orang itu memiliki NIK sehingga dapat dipastikan orang tersebut berada di Indonesia,
2. Orang kaya di dalam DTKS bisa keluar,
3. Orang miskin yang belum masuk DTKS bisa masuk.
