PORTAL SULUT - Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal memproyeksikan pemerintah akan menaikkan harga BBM dan menggelontorkan BLT untuk masyarakat. Namun kata dia, pemerintah harus mencari solusi lain ketimbang terus menerus bicara harga.
“Dengan cara menaikkan harga saja itu gampang, tetapi kita tidak bisa begitu terus, harus ada cara lain,” kata Faisal saat dihubungi Jumat 26 Agustus 2022. Namun sebagai solusi dalam jangka pendek, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah.
“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan untuk mengendalikan konsumsi bbm bersubsidi menurut jenis kendaraan karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” sebut Faisal.
Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran bansos sebesar Rp18 triliun. Anggaran ini diambil dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Namun seperti apa bentuknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab, "Bansosnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa?”
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.
Disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non juga sangat tinggi, sehingga masyarakat memilih yang murah. “Dan karena tidak dibatasi jadi wajar lagi, logis saja memilih yang lebih murah,“ ucap Faisal.
Terkhusus untuk solar, Faisal menjelaskan, solar masih sangat diperlukan untuk transportasi barang dan jasa. Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.
Namun tidak bisa dipungkiri, masih banyak ditemukan kasus penyelundupan solar bersubsidi. Untuk itu dia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme kontrol yang lebih baik.
”Intinya kebocoran, penyeludupan itu di mekanisme kontrol, sepanjang tidak akan kontrol yang bagus, terus terjadi. Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis dan kerja keras,” tandas Faisal.
Masyarakat terdampak
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan data tersebut bukanlah alasan tepat untuk menaikkan harga Pertalite.
"Jika pun apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan itu benar, maka pertanyaannya apakah solusinya harga Pertalite harus dinaikkan dengan memangkas subsidi dan kompensasi?" ujar Nailul.
Nailul berpandangan jika Pertalite jadi naik, masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak yang paling terdampak. Menurutnya, saat ini tingkat inflasi sedang tinggi, dan akan semakin tinggi jika ada kenaikan harga Pertalite dan Solar.
"Masyarakat yang kaya tidak masalah inflasi mau naik sampai 7-8.5 persen. Masih ada pendapatan untuk bisa membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan harga sekarang. Tapi masyarakat miskin tidak mampu untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi, ditambah kenaikan pendapatan juga tidak ada," tegasnya.
Baca Juga: Kenaikan BBM Bakal Picu Inflasi, Pengamat Serukan Pembatasan BBM Bersubsidi
Menurutnya, pemerintah juga mesti mempertimbangkan banyak hal jika memang ingin menaikkan BBM bersubsidi seperti mekanisme, besaran, jangka waktu penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ataupun bantuan sosial (bansos).
"Walaupun ada BLT, berapa yang harus diberikan per kepala? Sampai kapan akan tetap diberikan? Kemudian bagaimana nasib untuk masyarakat rentan miskin yang sebelumnya tidak ada di daftar penerima bantuan? Itu kan semua harus dipertimbangkan," tegasnya.
Nailul berpendapat pemerintah bisa melakukan banyak hal ketimbang menaikkan BBM bersubsidi, seperti realokasi anggaran, menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
"Malah saya rasa pemerintah ini masih ada surplus Rp100 triliun, menurut Bu Menkeu. Jadi itu bisa untuk menambah anggaran subsidi BBM. Ada juga kebijakan realokasi anggaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan juga pembatasan distribusi BBM seperti pengaturan siapa yang berhak beli, mana yang enggak. Bisa menggunakan skema pembatasan cc, dan lain sebagainya," pungkasnya.***