Network
PORTAL SULUT – Kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, pendidik hingga tenaga dosen diperpanjang sampai Desember 2021, Menkeu Sri Mulyani: Karena PPKM.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa subsidi kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, pendidik hingga tenaga dosen diperpanjang sampai Desember 2021.
Perpanjangan subsidi kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, pendidik dan dosen sampai Desember 2021 itu, diumumkan Menkeu Sri Mulyani melalui konferensi pers secara virtual pada Sabtu, 17 Juli 2021.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Diskon Listrik hingga Desember 2021, Menkeu Sri Mulyani: Sampai 50 Persen!
“Kami alokasikan (tambahan) Rp5,54 triliun untuk cover sampai Desember 2021, sehingga totalnya menjadi Rp8,53 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani dikutip PortalSulut.PikiranRakyat.com dari kanal Youtube Kemenko Marves.
Menkeu Sri Mulyani menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) kuota internet itu, diperuntukkan bagi 38,1 juta penerima.
Para penerima kuota internet gratis itu, mulai dari peserta didik dan pendidik tingkat PAUD, pelajar dan guru sekolah dasar dan menengah, hingga mahasiswa dan dosen.
Subsidi kuota internet gratis ini sebelumnya sudah disalurkan oleh pemerintah pada periode Maret-Mei 2021.
Ketika itu, Kemendikbud membagikan kuota internet gratis kepada peserta didik dan tenaga pengajar berdasarkan beberapa kategori.
Peserta didik PAUD mendapat kuota umum sebesar 7 GB, sedangkan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapat kuota sebesar 10 GB.
Kemudian tenaga pendidik PAUD serta jenjang dasar dan menengah kebagian kuota 12 GB.
Terakhir, mahasiswa dan dosen menerima subsidi kuota internet sebesar 15 GB.
Kuota yang diberikan adalah kuota umum, yang dapat digunakan untuk mengakses YouTube.
Dari hasil verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh Kemendikbud per November 2020, jumlah peserta didik penerima bantuan subsidi kuota internet gratis mencapai 34.085.658 orang.
Adapun penentuan penerima bantuan subsidi kuota tersebut, didasarkan pada parameter nomor yang dimiliki sesuai dengan format nomor ponsel dan aktif.
Sayangnya program itu terhenti pada Juni 2021 seiring dengan wacana kelas belajar tatap muka dibuka kembali pada Juli tahun ini.
Belakangan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) tatap muka alias offline dibatalkan, seiring peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19.
Ditambah lagi virus yang menyebar belakangan ini, disebut varian Delta, tingkat penularannya jauh lebih cepat dibanding varian lain.
Pemerintah juga kemudian menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada 3-18 Juli 2021.
PPKM itu bahkan meluas sampai ke provinsi dan kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Bahkan, pemerintah pusat tampaknya masih akan melanjutkan menerapkan PPKM Darurat ini.
Dalam konferensi pers secara virtual, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memang tidak terang-terangan menyatakan kalau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan diperpanjang.
Baca Juga: Kartu Prakerja Dipastikan Berlanjut, Gelombang 18 Segera Dibuka, Begini Syarat Terbaru
Namun secara tersirat ia menyatakan bahwa untuk terus menekan laju penularan Covid-19 varian Delta, masih dibutuhkan waktu antara 14 hingga 21 hari.
Hal itu, menurut Luhut, didasarkan pada penelitian berbagai insitusi bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari, untuk kemudian penambahan kasus (terkonfirmasi positif) mulai flatning atau mendatar dan menurun.
“Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini,” tegas Luhut Panjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa dan Bali.
Ia mengakui bahwa bukanlah pilihan mudah bagi pemerintah untuk memutuskan menerapkan PPKM.
Di satu sisi harus menghentikan laju penularan varian Delta yang naik tinggi, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya bisa menyembuhkan para pasien Covid-19 yang jumlah sangat banyak saat ini.
Di sisi lain, pemerintah menyadari dampak terhadap ekonomi masyarakat kecil juga cukup besar, sebagai akibat dari PPKM.***
