Network
Selanjutnya, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap HET pupuk bersubsidi sebesar Rp300-450 per kg, dan menghasilkan efisiensi Rp2,5 triliun.
Baca Juga: BI Cetak Uang Rp300 Triliun Karena Negara Krisis? Cek Faktanya
Sederet upaya tersebut menghasilkan total efisiensi sekitar Rp7,3 triliun yang dapat menutupi kekurangan APBN untuk subsidi pupuk 2021.
Bustanul menilai dengan kenaikan HET pupuk subsidi dan dengan simulasi harga gas yang turun, maka volume pupuk bersubsidi bisa bertambah sampai 13 juta ton, dengan anggaran yang sama, yakni Rp25,3 triliun.
"Analisis skenario itu menghasilkan volume pupuk bersubsidi naik menjadi 13,6 juta ton jika harga gas turun mengikuti harga gas tingkat internasional," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila tersebut.
Baca Juga: Bagaimana Aturan Gunakan Materai 3 Ribu dan 6 Ribu di 2021? Simak Ini
Selain alokasi pupuk subsidi, Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia selaku produsen juga perlu mewaspadai database petani dalam kelompok tani yang harus mengunggah e-RDKK ke sistem pupuk bersubsidi di Kementan.
Sekitar 42 persen petani Indonesia tidak menjadi anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) sehingga cukup menyulitkan verifikasi kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk.
Di samping itu, sampai Desember 2020 implementasi Kartu Tani baru mencapai 1,65 juta orang atau 11,87 persen dari 13,9 juta petani yang tercatat dalam e-RDKK 2020, berdasarkan data Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan.
Baca Juga: Kapan BLT UMKM 2,4 Juta Dibuka? Simak Penjelasan Ini
