Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat. “Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.
Baca Juga: Hore, Pemerintah Berikan Subsidi Bunga KUR Sebesar 3 Persen Selama 6 bulan
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah.
Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Larang FPI
Risma menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021. “Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.
Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda.
Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).
Baca Juga: Cek Disini, 5 Program Bansos yang Diperpanjang Hingga 2021, Lengkap Syarat dan Besaran Dana