Pemerintah Isyaratkan Tolak Pilkada 2022 dan 2023, Ridwan Kamil Pasrah

2 Februari 2021, 18:13 WIB
Gubernur Jabar Ridwan Kamil. /humas Jabar

PORTAL SULUT - Pemerintah sudah memberikan sinyal menolak pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan.

Salah satu yang ditolak dalam dalam draf revisi RUU itu yakni pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Pilkada serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga: ASTAGA! Pelaku Pembunuh Kucing Ternyata Juga Berjualan Daging Anjing Selama 35 Tahun

Presiden mengisyaratkan keinginan itu saat pertemuan dengan 15 mantan juru bicara TKN Jokowi- Amin Kamis 28 Januari 2021 lalu.

Jokowi ingin UU Pemilu tidak diubah setiap menjelang Pemilu, apalagi aturannya belum lama berjalan sudah diganti lagi.

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak ambil pusing apakah Pilkada digelar 2022, 2023 atau 2024.

Ridwan Kamil mengaku sudah terbiasa mengikuti Pilkada dengan UU yang kerap berubah.
Ia merasakan itu saat maju di Pilwako Kota Bandung tahun 2013 silam hingga Pilgub tahun 2018.

Baca Juga: BLT UMKM 2021 Rp 2,4 Juta akan Dilanjutkan. Begini Cara Daftar dan Cek Penerima

Karena itu ia memilih mengikuti keputusan politik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan DPR. "Kalau saya ikut saja keputusan politik karena saya tahu tiap lima tahun UU pemilu itu direvisi terus. Waktu waliota saya itu dosen ITB yang boleh cuti, pas Pilgub harus keluar dan tidak boleh jadi PNS maka saya keluar, jadi berubah-ubah aja," kata Ridwan di Mapolda Jawa Barat, Selasa 2 Februari 2021.

Ridwan menyatakan, untuk mengabdi, ia tidak persoalkan apakah Pilgub 2023 atau 2024.

“Saya tidak masalah. Kalau urusan kepemimpinan seperti ini takdir tuhan, kalau memang tidak ada garis tangannya ya pasti gak akan jadi, jadi saya percaya itu," katanya.
Saat ini, ia mengaku fokus menuntaskan janji politik semasa kampanye kepada masyarakat Jawa Barat.

Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Jilid II, Kapolri Terbitkan Telegram, Berikut Isinya

"Jadi saya tidak terlalu memikirkan mau tetap normal 2022-2023 silakan mau ditunda sehingga Jabar nanti ada penjabat gubernur selama setahun, silakan gak masalah," katanya.***

Editor: Harry Tri Atmojo

Tags

Terkini

Terpopuler