PORTAL SULUT - Bersiaplah, Banyak formasi untuk lulusan S1 Administrasi Publik di CPNS 2023 ini.
Gajinya pun cukup besar yakni Rp18,7 juta per bulan.
Angka ini tentunya belum termasuk tunjangan yang biasa didapat PNS.
Baca Juga: Banyak Formasi CPNS 2023 Lulusan S1 Statistika, Gaji Rp18,7 Juta Perbulan
Setidaknya data di SSCASN ada 40 lowongan kerja yang bisa didaftar S1 Administrasi Publik.
Ini menjadi kesempatan besar lulusan S1 Administrasi Publik baik yang fresh graduate maupun yang sudah pengalaman untuk menjadi PNS di tahun 2023.
Seperti diketahui, jadwal seleksi CPNS 2023 berubah. Berikut jadwal terbarunya:
Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober 2023
Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 9 Oktober 2023
Seleksi Administrasi 20 September s.d. 12 Oktober 2023
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d. 16 Oktober 2023
Masa Sanggah 17 s.d. 19 Oktober 2023
Jawab Sanggah 17 s.d. 21 Oktober 2023
Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023
Penarikan data final 27 s.d. 29 Oktober 2023
Penjadwalan SKD CPNS 30 Oktober s.d. 2 November 2023
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 3 s.d. 6 November 2023
Pelaksanaan SKD CPNS 7 s.d. 16 November 2023
Pengolahan Nilai SKD CPNS 14 s.d. 17 November 2023
Pengumuman Hasil SKD CPNS 18 s.d. 20 November 2023
Masa Sanggah 21 s.d. 23 November 2023
Jawab Sanggah 21 s.d. 25 November 2023, dan seterusnya.
Nah, hingga Jumat 22 September 2023 ini tercatat ada 40 lowongan kerja CPNS untuk lulusan S1 Administrasi Publik.
Jumlah ini akan semakin bertambah sering instansi mengumumkan formasinya.
Baca Juga: 21 Lowongan CPNS Lulusan DIII Akuntansi, Gaji Rp10 Juta Perbulan Plus Tunjangan, CEK DI SINI
Berikut rinciannya:
1. AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Jejaring Pendidikan
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 13
2. AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 8
3. AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
4. AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
5. AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
6. AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Jejaring Pendidikan
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
7. AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
8. AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
9. AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 2
10. AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Gaji Rp8 - 10 juta Kuota 1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 6
11. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 5
12. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN , DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN I
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 4
13. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA, DIREKTUR HUKUM DAN REGULASI
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 4
14. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN , DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN II
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 4
15. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 4
16. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN , DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN III
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 4
17. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PELAPORAN
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 3
18. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 3
19. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 1
20. AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN
Gaji Rp7,79 - 18,71 juta Kuota 1
Untuk lowongan lainnya bisa cek melalui SSCASN.
Langkah-Langkahnya
Kunjungi website sscasn.bkn.go.id
Pada halaman awal, akan muncul beranda
“Selamat Datang di Portal ASN Karier”
Pilih “Tingkat Pendidikan”
Pilih “Jurusan/ Program Studi”
Pilih “Instansi” (bersifat opsional)
Pilih “Jenis Pengadaan CPNS atau PPPK” (bersifat opsional)
Klik “Cari”
Terakhir, formasi yang dibuka akan muncul sesuai jurusan masing-masing
Nantinya, akan muncul informasi yang terdiri dari
Jabatan
Instansi
Unit Kerja
Jenis Pengadaan
Dapat Dilamar Disabilitas
Penghasilan
Jumlah Kebutuhan***