Network
PORTAL SULUT - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Subsidi (BBM) subsidi. Rencana kenaikan Pertalite dan solar ini mendapat tanggapan dari pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.
Fahmi justru mendorong pemerintah harus segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN. Sekitar 60% dari Pertalite dan Solar tidak tepat sasaran.
Dengan demikian, 60% pengguna yang tidak berhak menikmati BBM bersubsidi dialihkan ke Pertamax. "Menurut saya, atasi tadi dengan pembatasan saat ini untuk sepeda motor dan angkutan umum, maka sekitar 60% bisa diselamatkan," ujarnya, hari ini.
Baca Juga: Bukan Kenaikan, Pakar Energi Menilai Pembatasan BBM Subsidi Paling Efektif Diterapkan Tahun Ini
Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi. Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.
"Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60% diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5%. Asal solar tidak naik juga," lanjutnya.
Ia pun mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Saya tidak yakin Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah," tegasnya.
Menurut Fahmy, jika kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp8.500 dilakukan secara bersamaan sudah pasti menyulut inflasi. Bahkan jika kenaikan inflasi makanan 2% akan mendorong inflasi hingga 5,2% yoy.
