"Jadi sebenarnya petani pangan, dalam hal ini padi, ya semuanya merugi di sini. Mengapa terjadi penurunan? Karena harga pupuk-pupuk mahal, terus juga benih-benih juga naik," tandasnya.
Henry menekankan agar program Reforma Agraria menyasar petani penanam padi yang kini dihadapkan pada penyempitan lahan tanam dan kenaikan harga sewa lahan.
"Program reforma agraria yang membagikan tanah 9,7 juta hektare itu harusnya menyasar pada petani tanaman padi. Karena itu yang harus ditambah luas lahannya," tambahnya.
Selain itu, Indonesia baru surplus beras 10 juta ton. Angka itu setara dengan kebutuhan nasional selama 3 bulan. "Karena Indonesia baru surplus 10juta, itu hanya kebutuhan untuk 3 bulan, gak sampai satu kali panen. Jadi sebenarnya kita harus tingkatkan lagi," tegasnya.
Henry juga mewanti-wanti agar para produsen beras dalam negeri menggunakan benih lokal. Hal itu mesti dilakukan untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia. "Kita harus terus menggunakan benih yang diproduksi oleh petani, pemerintah, dan lembaga-lembaga kita," pungkasnya.
Karena La Nina
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dwi Andreas Santoso, semua itu berkat La Nina. “Yang memang jelas, dua tahun kita diselamatkan iklim, karena iklim la nina. Jadi produksi padi meski tidak naik, turun sedikit, itu diselamatkan oleh La Nina,” kata Andreas hari ini (15/8).
Fenomena iklim La Nina atau kemarau basah jika mengamati data 20 tahun terakhir, iklim ini biasanya meningkatkan produksi padi dengan sangat signifikan. Namun pada periode 2019- sampai saat ini, kenaikan produksi padi dianggap lebih dari cukup untuk konsumsi dalam negeri.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibandingkan produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton GKG.