Network
"Kami berpendapat jika masalah ini tidak dievaluasi maka sulit untuk memiliki pemolisian demokratis di bawah kepemimpinan Listyo. Ada 3 (tiga) indikator yaitu: pertama, melayani kepentingan elite, penguasa atau pemodal; kedua, tindakan pemolisian yang tak berdasarkan hukum atau penggunaan kekuatan yang eksesif; dan, ketiga, lemahnya pengawasan terhadap tindak pemolisian." Jelas Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dalam rilis mereka.
Berdasarkan hal tersebut, jKoalisi Reformasi Sektor Keamanan dalam rilis mereka mendesak Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri mengevaluasi kembali terkait rencana kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pemolisian yang demokratis.
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendsak agar segera melakukan reformasi internal kepolisian secara keseluruhan dengan membatalkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Baca Juga: 16 Tim Bertarung di Grand Final PMGC di Dubai, Hadiahnya Rp 28 Miliar
Tidak hanya itu, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga meminta bahwa Polisi memposisikan diri secara netral dalam menyikapi dinamika sosial-politik-ekonomi masyarakat serta mengevaluasi cara Polri mengeluarkan arahan kepada jajarannya dalam bentuk surat telegram yang membatasi kebebasan sipil seperti saat peristiwa penanganan aksi massa penolak UU Cipta Kerja.
Tidak lupa juga Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta Polri mengevaluasi penggunaan kekerasan secara eksesif dengan melakukan penegakan hukum dan akuntabilitas secara tegas kepada aparat kepolisian yang telah melakukan kekerasan eksesif dalam menangani aksi massa dan memperbaiki sistem pengawasan internal Polri.***
