PORTAL SULUT - Bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mudik menggunakan kendaraan harus berpikir dua kali.
Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.
Tahun ini, pemerintah kembali memperbolehkan masyarakat tak terkecuali ASN untuk mudik ke kampung halaman saat lebaran.
Baca Juga: Presiden Jokowi Teken PP THR dan Gaji 13, Tukin 50 Persen untuk PNS, Polri dan TNI Dimasukkan
Namun bagi ASN, tak boleh semarangan menggunakan kendaraan dinasnya untuk keperluan pribadi atau mudik.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.
Surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo terbit pada Kamis, 14 April ini.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah diminta agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik dan berlibur.
Intinya, para pegawai negeri tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan lain di luar kepentingan dinas.
Selain itu, dalam surat edaran juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul fitri 1443 Hijriah.
Pemberian cuti tahunan ini berdasarkan pertimbangan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah ASN di masing-masing instansi.
Cuti tahunan ini dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020, dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Baca Juga: Buruan Daftar Ini Link Loker BUMN Terbaru 2022, ini Persyaratannya dan Tata Cara Daftar
Kementerian PANRB tidak lupa mengingatkan untuk ASN yang melaksanakan mudik atau bepergian ke luar negeri agar memperhatikan status risiko persebaran Covid-19.
Selain itu, memperhatikan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri di wilayah tujuan.
“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, serta penggunaan platform PeduliLindungi,” kata Tjahjo Kumolo dikutip dari menpan.go.id.
"PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar," tambahnya.***