Pastikan Anda Tak Masuk Daftar PPPK Kemenag 2022 yang Tertunda Penetapan NI, Berikut Cirinya

- 3 Juli 2023, 19:17 WIB
Kabar terbaru penetapan NI PPPK Kemenag 2022
Kabar terbaru penetapan NI PPPK Kemenag 2022 /

PORTAL SULUT - Ada sejumlah calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022 yang tertunda penetapan Nomor Induk (NI).

Ada beberapa alasan sehingga penetapan NI PPPK harus molor.

Lantas bagaimana dengan Peserta PPPK Kemenag 2022?

Bagaimana progres penetapan NI PPPK Kemenag 2022?

Data terbaru per 3 Juli 2023, penetapan NI PPPK Teknis masih kecil.

Seperti diketahui PPPK Kemenag 2022 masuk dalam kelompok PPPK Teknis.

Baca Juga: Ini Alasan dan Solusi Data PPG Dalam Jabatan 2023 Ditolak

"Berikut update penetapan NI PPPK TA 2022 per 3/7/2023, cek informasi terbaru ini ya.
Lebih detailnya, kalian juga bisa cek update medsos Kantor Regional BKN untuk perkembangan penetapan NI PPPK di wilayah kalian," tulis instagram BKN.

Dari data per 3 Juli 2023, untuk PPPK Teknis, dengan formasi 110.434, lulus 51.619, yang isi DRH 50.993 dan yang selesai NIP sebanyak 3596.

Seperti diketahui, hingga akhir Juni 2023, BKN sedang memproses sebanyak 29.069 NI PPPK Kemenag 2022.

Dari sejumlah itu, sebanyak 29.015 calon PPPK telah menyelesaikan semua tahapan pengisian DRH atau 99.81 persen.

Sementara yang belum menyelesaikan sebanyak 25 calon PPPK dan sebanyak 28 mengundurkan diri.

Dikutip dari sippn.menpan.go.id, waktu penetapan NI PPPK dan NIP CPNS selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Itu artinya berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh verifikator dari BKN.

Namun jadwal ini bisa saja molor mengingat banyaknya penetapan NI PPPK 2022. Penetapan juga akan molor jika tim verifikator mendapati adanya kesalahan dalam pengisian DRH.

Nah, salah satu penyebab dari molornya penetapan NI PPPK adalah adanya kode BTS dan TMS di aplikasi SIASN.

Jika lolos maka akan muncul kode ACC.

Lantas apa arti dari kode BTS, TMS dan ACC?

BTS : Dokumen usulan dalam perbaikan dikembangkan instansi

TMS : Dokumen usulan yang tidak memenuhi syarat

ACC : Dokumen usulan memenuhi syarat

Baca Juga: HOREE! Pencairan Tunjangan Sertifikasi Triwulan 2 Cair Bulan Ini, Bapak Ibu Guru Full Senyum

Berikut ini contoh beberapa PPPK yang terkendala penetapan NI karena kode tersebut.

Data ini diambil per per 8 Juni 2023,

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara, proses verifikasi 146, usul masuk 153, BTS 3, ACC 4

Pemerintah Kab. Sukamara, proses verifikasi 0, BTS 2, usul masuk 66, ACC 64

Pemerintah Kab. Tabalong, proses verifikasi 88, usul masuk 293, BTS 20, ACC 185

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, proses verifikasi 56, usul masuk 56, dan lainnya 0

Pemerintah Kab. Tanah Liat, usul masuk 199, BTS 2, ACC 197, dan lainnya 0

Pemerintah Kab. Tapin, usul masuk 165, dan ACC 165

Pemerintah Kota Balikpapan, usul masuk 722, BTS 4, proses verifikasi 488, dan ACC 230

Pemerintah Kota Banjarbaru, usul masuk 92, BTS 1, dan ACC 91

Pemerintah Kota Banjarmasin, usul masuk 416, ACC 415, BTS 1

Baca Juga: Indomaret Buka Lowongan Kerja, Penempatan Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang

Pemerintah Kota Bontang, usul masuk 28, usul masuk 122, ACC 94

Pemerintah Kota Palangkaraya, usul masuk 86, proses verifikasi 6, ACC 80

Pemerintah Kota Samarinda, usul masuk 625, BTS 625, dan lainnya 0

Pemerintah Kota Tarakan, usul masuk 55, dan ACC semua

Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan, belum semua

Pemerintah Prov. Kalimantan Timur, usul masuk 755, proses 5, BTS 104, dan ACC 646

Pemerintah Prov. Kalimantan Utara, usul masuk 189, dan ACC semua

Pemerintah Kab. Balangan, proses 3, usul masuk 229, BTS 16, ACC 210

Pemerintah Kab. Banjar, proses verifikasi 545, usul masuk 545

Pemerintah Kab. Barito Utara, BTS 4, TMS 1, usul masuk 331, proses 1

Pemerintah Kab. Barito Selatan, proses 1, usul masuk 317, BTS 18, dan ACC 305.***

Editor: Harry Tri Atmojo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah