Network
PORTAL SULUT - Politikus PKS Mardani Ali Sera menyinggung isu dana untuk wacana 3 periode Jokowi dan penundaan Pemilu 2024.
Isu anggaran untuk gerakan Jokowi 3 periode itu ia sampaikan saat rapat kerja Komisi II DPR dengan KSP, Mensesneg, Setkab, dan BPIP pada Senin, 4 April 2022.
"Pertanyaan saya kepada 3 pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan," kata Mardani Sera.
"Karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi," lanjut dia, seperti Portalsulut.com kutip dari Pkiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Bermain Binomo, Oknum Pegawai Bank Tilep Duit Nasabah, Rugikan Negara Rp1,1 Miliar
Pihak Istana kemudian menegaskan tidak ada anggaran untuk isu wacana 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
"Mengenai anggaran 3 periode, tentu saja nggak ada. Nanti mas Pram lah yang menjelaskan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Selain itu, Pratikno juga buka suara terkait adanya seruan 3 periode yang disampaikan saat Jokowi menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Baca Juga: Kabar Terbaru Pencairan THR dan Gaji 13 PNS, Apakah PPPK Juga Dapat? Ini Kata Pemerintah
"Mengenai Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak Presiden hadir di acara tersebut," kata Pratikno.
"Perlu kami tegaskan waktu pak Presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun," ujarnya.
"Jadi kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami karena kami statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan," kata dia.
"Yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," Pratikno menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi tidak adanya anggaran untuk gerakan Jokowi 3 Periode ini.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu," kata dia.
Baca Juga: Kapan THR dan Gaji 13 ASN Dibayarkan? Apakah PPPK 2021 Juga Dapat? Ini Kata Pemerintah
Pramono Anung juga menegaskan bahwa sikap Jokowi sudah sangat jelas terkait adanya isu perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024.
"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir di Borobudur," kata Pramono Anung.
"Saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," sambung dia.
"Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba," katanya lagi.
"Tetapi kan kami tahu untuk merubah apalagi melakukan amandemen UUD tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana," Pramono Anung menambahkan.***
Artikel ini sebelumnya tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Istana Buka Suara Soal Anggaran untuk Gerakan Jokowi 3 Periode"
