Network
Lebih lanjut dikatakan Dinkes provinsi diminta segera meneruskan informasi mengenai kebijakan untuk peserta seleksi PPPK guru secara berjenjang pada dinkes kabupaten/kota dan puskesmas.
“Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan swab antigen dan vaksinasi bisa diatur oleh masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Kebudayaan daerah masing-masing,” tutup Maxi Rondonuwu.
Surat Plt Dirjen P2P Kemenkes tersebut juga terdapat lampiran berisi daftar daerah yang akan melakukan pemeriksaan rapid Antigen dan vaksin bagi PPPK Guru di wilayah tersebut.
Dalam lampiran tersebut tercantum daftar 33 provinsi atau daerah di Indonesia yang merupakan daerah asal peserta PPPK Guru Tahun 2021.
Di situ terlihat ada satu provinsi yang tidak tercantum jadwal pelaksanaan rapid Antigen maupun vaksin bagi guru honorer peserta seleksi PPPK Guru.
Baca Juga: Jangan Lakukan 4 Hal Ini Untuk Capai Pasing Grade SKD CPNS 2021, Berikut Solusinya
Adalah Provinsi Jambi, daerah yang sama sekali tidak tertera rincian jumlah guru honorer peserta seleksi PPPK Guru.
Bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, satupun tidak tercantum data PPPK Guru.
Selain 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi, dalam surat Dirjen P2P Kemenkes juga tertera kabupaten/kota lain di Indonesia yang tidak ada data mengenai PPPK Guru.
Yakni Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tanjung Balai, keduanya masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara.***
