Network
PORTAL SULUT - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan aturan terkait perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Perpindahan tugas PNS dari satu Instansi ke Instansi lainnya atau perpindahan dalam Instansi baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan bagian dari proses mutasi kepegawaian.
Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Ibtri Rejeki menyampaikan bahwa mekanisme teknis pengajuan mutasi, mulai dari perencanaan, persyaratan/ketentuan pengajuan mutasi, sampai dengan batas kewenangan persetujuan mutasi telah diakomodasi melalui Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Baca Juga: Bikin Gagal Seleksi, Ini 5 Hal yang Wajib Dihindari Peserta Ujian SKD CPNS
Ibtri menyebutkan terdapat 6 (enam) jenis mutasi, yakni:
1). Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Daerah;
2). Mutasi PNS antar-Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
3). Mutasi PNS antar-Kabupaten/Kota antar-Provinsi dan antar-Provinsi;
4). Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;
5). Mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
6). Mutasi PNS ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
Selain proses mutasi kepegawaian berdasarkan jenis-jenis mutasi, mutasi juga dapat dilakukan atas dasar pengajuan PNS sendiri.
Baca Juga: Kabar Penting untuk Pelamar PPPK Guru: Layanan Helpdesk Dirilis
“Jadi selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sesuai 6 (enam) jenis mutasi tersebut, PNS juga dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi sesuai permintaan sendiri,” terangnya pada Senin, 16 Agustus 2021 seperti dikutip dari link resmi BKN.
Dari aspek prosedur, Ibtri menguraikan bahwa setiap Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
Selain itu, mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
Adapun persyaratan teknis pengajuan mutasi meliputi surat permohonan mutasi dari PNS, surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki dan surat persetujuan mutasi dari PPK Instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang diterbitkan PPPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Baca Juga: 5 Hal Ini Beresiko Bikin Gagal CPNS Tahun 2021, Wajib Dihindari Peserta Ujian SKD
Usulan mutasi dari PPPK Instansi yang disampaikan ke BKN untuk mendapat pertimbangan teknis juga harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap PNS yang akan dimutasi, salinan sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar; dan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal PNS yang diajukan mutasi.***
