PORTAL SULUT - Akhirnya terjawab kapan pengumuman kelulusan PPPK Kemenag 2023.
Banyak peserta PPPK Kemenag 2023 menanyakan kepastian pengumuman kelulusan PPPK 2023.
BKN akhirnya mengeluarkan Siaran pers nomor 017/rilis/BKN/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023 perihal update hasil kelulusan PPPK 2023.
Baca Juga: Daftar Instansi yang TELAH UMUMKAN Kelulusan PPPK Nakes 2023, PPPK Guru 2023 dan PPPK Teknis 2023
Isinya Proses seleksi bagi pelamar PPPK pada rekrutmen calon ASN 2023 kini memasuki tahapan pengumuman hasil kelulusan.
Sebelumnya pelamar PPPK telah mengikuti tahapan seleksi kompetensi pada 10 November hingga 4 Desember 2023 dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada 15 November 2023 sampai 6 Desember 2023 sesuai dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 dari Panselnas melalui surat BKN tanggal 9 Oktober 2023.
Pengumuman hasil kelulusan PPPK 2023 dijadwalkan diumumkan periode 6-15 Desember 2023 dan diumumkan secara tidak serentak.
Hal ini dikarenakan sejumlah instansi akan melaksanakan SKTT yang sifatnya opsional sesuai dengan peraturan Menteri PANRB 14 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPPK.
Selanjutnya pengumuman kelulusan PPPK akan disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah san dimulai tanggal 6 Desember 2023 yang lalu.
Selain itu, pelamar PPPK juga dapat mengecek hasil kelulusannya melalui login di akun SSCASN setelah diumumkan oleh instansi.
Hal kelulusan PPPK Guru saat ini sedang berlangsung proses pengolaannya dan direncanakan akan diumumkan paling lambat tanggal 22 Desember 2023.
Hal ini dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan serta afirmasi Sertifikat Pendidik (Serdik).
Baca Juga: Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023 RESMI DITUNDA, INI JADWAL TERBARU
Nah selalu update di KLIK DI SINI atau di https://s.id/HasilSeleksiPPPK2023 untuk mengecek jadwal pengumuman kelulusan PPPK Kemenag 2023.
Berikut ini daftar instansi yang telah mengumumkan kelulusan.
PPPK Nakes 2023
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kab. Dharmasraya
Pemerintah Kab. Sumedang
Pemerintah Kab. Indramayu
Pemerintah Kab. Cilacap
Pemerintah Kab. Paser
Pemerintah Kab. Pinrang
Pemerintah Kab. Buru Selatan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
Pemerintah Kab. Kepahiang
Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Kab. Luwu
Pemerintah Kab. Wakatobi
Pemerintah Kab. Jembrana
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Pemerintah Kab. Aceh Barat
Pemerintah Kota Bukittinggi
Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kab. Kediri
Pemerintah Kab. Barito Utara
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
Pemerintah Kab. Tanah Laut
Pemerintah Kota Samarinda
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pemerintah Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kab. Lombok Timur
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kab. Belu
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Kab. Natuna
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan
Kepolisian Negara
Pemerintah Kab. Aceh Timur
Pemerintah Kab. Kampar
Pemerintah Kota Dumai
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
Pemerintah Kab. Belitung Timur
Pemerintah Kab. Gunung Kidul
Pemerintah Kab. Pemalang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kab. Tulungagung
Pemerintah Kota Blitar
Pemerintah Kab. Bengkayang
Pemerintah Kab. Katingan
Pemerintah Kab. Tapin
Pemerintah Kab. Kutai Barat
Pemerintah Kab. Kutai Timur
Pemerintah Kab. Sumba Barat
Pemerintah Kab. Lembata
Pemerintah Kab. Sabu Raijua
Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak
Pemerintah Kab. Boven Digoel
Pemerintah Kab. Mappi
Pemerintah Kab. Puncak
Baca Juga: Menggali Lebih Dalam tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Bulan Desember 2023
PPPK Teknis 2023
Pemerintah Kota Pekalongan
Pemerintah Kab. Tanah Laut
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pemerintah Kab. Cilacap
Pemerintah Kab. Buru Selatan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Kab. Dharmasraya
Pemerintah Kab. Sumedang
Pemerintah Kab. Indramayu
Pemerintah Kab. Paser
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Setjen KOMNAS HAM
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Badan Pangan Nasional
Pemerintah Kota Sukabumi
Pemerintah Kota Pasuruan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Kab. Luwu
Pemerintah Kab. Wakatobi
Pemerintah Kab. Jembrana
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Pemerintah Kab. Aceh Barat
Pemerintah Kota Surakarta
Pemerintah Kab. Kediri
Pemerintah Kab. Barito Utara
Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Pemerintah Kab. Lombok Tengah
Pemerintah Kota Mataram
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
Pemerintah Kab. Natuna
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan
Lembaga Administrasi Negara
Perpustakaan Nasional RI
Kepolisian Negara
Setjen Dewan Perwakilan Daerah
Pemerintah Kab. Aceh Timur
Pemerintah Kab. Kampar
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kab. Tulungagung
Pemerintah Kab. Trenggalek
Pemerintah Kota Blitar
Pemerintah Kab. Bengkayang
Pemerintah Kab. Lamandau
Pemerintah Kab. Katingan
Pemerintah Kab. Tapin
Pemerintah Kab. Kutai Barat
Pemerintah Kota Tomohon
Pemerintah Kab. Sumba Barat
Pemerintah Kab. Sabu Raijua.***