PORTAL SULUT - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Ini sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.
"Pada prinsipnya kami di Sulawesi Utara telah siap," kata Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si usai mengikuti secara virtual, Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, dari ruang Command Center Kantor Gubernur, Jumat 27 November 2020.
Baca Juga: Ormas Lakukan Premanisme, Kapolri: Kami akan Sikat
Dalam Rakortas ini, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam program vaksinasi Covid-19 ini, disamping diperlukan kesiapan anggaran serta sinergi pusat dan daerah, diperlukan pula kesiapan SDM, data, dan distribusi vaksin Covid-19.
Rakortas ini diikuti oleh para Kepala Daerah se-Indonesia serta Narasumber yang terdiri dari beberapa Menteri, Kepala Badan POM Peni Kusumastuti Lukito, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.
Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mengatakan masalah pandemi adalah masalah kita bersama dan masalah Bangsa. Sehingga kita harus bersatu antara Pusat dan Daerah untuk mengatasi masalah ini.
“Vaksin ini sangat penting karena ini adalah untuk kelangsungan Bangsa dan Negara kita ke depan. Pengadaan secara bertahap, harus ada 'timeline' yang jelas dan harus jelas skala prioritas untuk siapa saja agar jangan nantinya menjadi isu di ruang publik”, ungkap Tito.
Baca Juga: Begini, Cara Cek Status Bantuan Rp 1,8 Juta
Tito menyampaikan pihaknya akan berkontribusi dalam hal penyediaan data kependudukan dan catatan sipil untuk kejelasan data penerima vaksin.
Lebih lanjut, Tito mengharapkan dukungan Kepala Daerah melakukan sosialisasi demi kelancaran pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menyatakan Pemerintah telah membentuk tim untuk mendukung percepatan vaksin Covid-19 guna memastikan tersedianya vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO.
Dalam paparannya, Terawan menyampaikan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Di Indonesia uji klinis fase 3 flatform inactivated SARS-Co V-2 diperkirakan akan selesai akhir Tahun 2020. Sementara, untuk vaksin merah putih rencana selesai Tahun 2021.
Menurut Terawan, kelompok sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah usia 18-59 Tahun dengan skema program.
Adapun rencana sistem distribusi vaksin Covid-19 yakni melalui Kementerian Kesehatan disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota lalu disalurkan ke Rumah Sakit, klinik/pos layanan lainnya dan puskesmas, selanjutkan diberikan kepada kelompok sasaran.
Baca Juga: Viral Video Pemain Timnas U-19 di Diskotik, PSSI: Mereka Langsung Kita Coret
Selanjutnya, Menteri BUMN yang juga menjabat Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) KPCPEN Erick Thohir, menyampaikan bahwa selain menyiapkan vaksin program pemerintah, juga disiapkan vaksin mandiri.
"Vaksin program pemerintah difokuskan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik dan peserta BPJS PBI.
Sedangkan vaksin mandiri difokuskan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang," ungkapnya.
Lebih lanjut, Erick menyampaikan pentingnya sistem informasi dalam komunikasi publik program vaksinasi ini, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kominfo.
“Yang terpenting adalah dimonitor setelah divaksinasi. Oleh karena itu, kita akan buka 'call center' apabila setelah divaksinasi ada keluhan,” pungkasnya.
Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny Gerard Plate menyatakan fokus melakukan strategi komunikasi publik vaksinasi COVID-19 yaitu dengan menerapkan model pendekatan AIDA (awareness, interest, desire dan action) demi membangun proses perubahan persepsi masyarakat agar dapat memutuskan untuk ikut serta dalam program vaksinasi Covid-19.
Menteri Kominfo menegaskan bahwa keterlibatan aktif Kepala Daerah dalam membentuk dan mengkomandoi jaringan komunikasi merupakan kunci keberhasilan komunikasi publik program vaksinasi ini.
Baca Juga: Nomor eKTP tak Terdaftar di eform.bri.co.id/bpum, Masih Ada Kesempatan dapat BLT UMKM 2,4 Juta
Mendukung program tersebut, Provinsi Sulut akan melaunching Gerakan Sulut Bermasker Jumat 4 Desember 2020. Rencananya pencanangan Gerakan Sulut Bermasker akan dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Umum TP PKK Ny. Tri Tito Karnavian.
“Kegiatan Gerakan Sulut Bermasker ini adalah kegiatan yang sudah dipersiapkan sejak lama, yang memang konsep utamanya adalah Sulut Bermasker,” kata Pjs. Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.
Fatoni menerangkan alasan utama dilaksanakannya Gerakan Sulut Bermasker. “Kegiatan ini dilaksanakan karena memang Provinsi Sulawesi Utara masyarakatnya ada sekitar 20 persen lebih belum percaya akan Covid-19. Oleh karena itu Pemprov sulut memikirkan strategi apa untuk bisa mengatasi ini adalah dengan Gerakan Sulut Bermasker. Jadi kita berharap masyarakat Sulut dapat menjadikan masker sebagai budaya, sebagai salah satu dari 3 protokol kesehatan yaitu mencuci tangan dan menjaga jarak,” lanjutnya.
Baca Juga: Mau Dapat Tambahan Uang Puluhan Juta dari Prakerja? Ikuti 2 Langkah Ini
Dengan gerakan Sulut Bermasker ini, Fatoni mengajak masyarakat Sulut untuk disiplin menggunakan masker serta mencegah meminimalisir penyebaran Corona Covid-19 dengan disiplin menggunakan masker sebagai adaptasi kebiasaan baru. "Dengan kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan, aktifitas masyarakat bisa kembali normal sehingga ekonomi Sulut akan kembali bangkit," harap Pjs Gubernur Sulut.***