Network
PORTAL SULUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak jarang menindaklanjuti lapiran kasus korupsi yang dilaporkan lingkaran terdekat kepala daerah.
Bahkan menurut Ketua KPK Firli Bahuri pihaknya pernah menerima laporan seorang istri bupati yang melaporkan sang suami atas dugaan korupsi.
Baca Juga: KPK: Pekan Depan Dua Kepala Daerah Akan Ditahan
""Pengalaman empiris laporan korupsi yang dilakukan kepala daerah itu pasti orang terdekat. Kami ambil contoh, kami menangkap bupati yang lapor istrinya," ungkap Firli saat Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa, 10 November 2020, seperri dilansir Antara.
Menariknya, Firli mengungkapkan, alasan istri oknum kepala daerah yang tersangkut korupsi itu melaporkan suaminya, hanya lantaran sang istri tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut. Sang oknum kepala daerah hanya membagikan uang haram tersebut kepada istri-istrinya yang lain.
Baca Juga: Mensos Ungkap Penyebab Penyaluran Bansos Sering Bermasalah
Baca Juga: Juventus Berencana Jual Ronaldo Lantaran Ini
"Coba seorang istri melaporkan bupati yang korupsi, kira-kira jawabannya apa? Karena dia hanya menerima tetapi tidak menikmati, begitu diterima uangnya itu langsung digeser ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat dan istri kelima. Dia foto kepada kita "ini uang baru diterima oleh suami saya", tuturnya.
Sayangnya, Firli tidak menjelaskan lebih rinci siapa bupati yang dimaksudnya tersebut.
"Ini terjadi, bukan tidak terjadi, benar terjadi, real! Jadi, yang melaporkan orang korupsi adalah orang terdekat," kata Firli
Baca Juga: Petaka Madrid: Kalah Bertandang, Pemain Patah Tulang
Selain mendapat laporan dari keluarga drkat terlapor, tak jarang juga, KPK sering menerima laporan dari lingkaran dekat pemerintahan yang dipimpin kepala daerah yang tersandung kasus.
"Karena yang melaporkan korupsi itu orang terdekat. Gubernur korupsi dilaporkan wakil gubernur, harapannya mudah-mudahan cepat ketangkap KPK. jadi gubernur. Yang wakil wali kota juga begitu mudah-mudahan wali kotanya cepat ketangkap KPK, bupati juga begitu," kata Firli.
Untuk itu, dia berharap, pembekalan yang diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur, agar tak sampai tersandung kasus yang sama.
Baca Juga: Kuliner Soto Sewu Bojonegoro: Soto Ayam Paling Murah di Indonesia, Seporsi Hanya Rp 1.000
"Tolong seandainya kalau para wakil ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota tahan dulu nafsunya sampai 5 tahun. Ini betul kejadian, kalau tidak sekdanya yang lapor," pungkasnya.***
