Network
PORTAL SULUT - Pemerintah dipastikan akan menunda penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023 nanti.
Opsinya, penghapusan akan ditunda hingga tahun 2024 nanti.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas batalnya penghapusan tenaga honorer ini karena pola rekrutmen pegawai, khususnya di pemerintahan daerah atau pemda yang masih banyak belum berkualitas. Ini karena adanya siklus negatif.
Baca Juga: Alokasi Formasi Calon PPPK Polri Tahun 2023, Tersedia untuk PHL? Cek di Sini
"Rekrutmen ASN tidak berkualitas, honorer sembarangan, honorer karena tim sukses, relawan, dimasukkan honorer. Ini sebagian tapi ya enggak semua, akhirnya birokrasi kita tidak profesional," kata Anas dalam acara Town Hall Meeting BRIN, Jakarta.
Pemerintah pun sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, DKI Jakarta menaik peringkat pertama yang memberikan honorarium tertinggi.
Disusul Papua, Sulawesi Utara dan Kalimantan.
Sedangkan besaran gaji satpam dan pengemudi di kantor pemerintahan terendah ada di provinsi Jawa Tengah, dengan gaji sebesar Rp 2,28 juta per bulan.
Berikut daftarnya.
