Network
PORTAL SULUT - Sebanyak 216.461 guru madrasah akan mendapatkan tunjangan insentif tahap I tahun 2023.
Tunjangan insentif ini akan diberikan kepada Guru Non PNS atau Guru Bukan PNS Kementerian Agama.
Kementerian Agama RI telah menyiapkan dana Rp324 miliar guna disalurkan sebagai Tunjangan Insentif untuk 216.461 orang Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada RA dan Madrasah Tahun 2023.
Total anggaran yang dialokasikan Rp 324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia. Adapun pemberian tunjangan fungsional guru bukan PNS ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018.
Baca Juga: SELAMAT! Tunjangan Insentif Tahap I 2023 Cair Hanya Untuk Guru Madrasah yang Miliki Ciri Ini
"Tunjangan insentif diberikan untuk memotivasi agar guru mengerahkan dirinya untuk mencapai tujuan belajar, sebagaimana Guru yang merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan agar mengimplementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki," ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Zain di Jakarta seperti dikutip dari website Kemenag.
Sebelumnya, nama-nama penerima tunjangan telah diajukan tanggal 7 April 2023 melalui akun SIMPATIKA masing-masing.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat GTK Madrasah, Ajang Pradita menambahkan detail persyaratan penerima dapat ditinjau dalam Juknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri pada RA dan Madrasah Tahun 2023 Nomor 183 Tahun 2023 yang dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.id.
Soal waktu pencairan, Kemenag telah mengumumkan di akun instagramnya.
"Guru madrasah penerima tunjangan insentif Tahap I tahun 2023 akan diberitahukan melalui akun SIMPATIKA masing-masing," tulisnya.
"Pencairan tunjangan insentif mulai tanggal 24 Mei 2023. Rekening yang digunakan dalam menerima tunjangan insentif tidak diajurkab untuk keperluan usaha/pribadi," lanjut tulisan di Instagram @gtkmadrasah.
Para guru madrasah ini akan menerima uang melalui rekening yang telah dibukakan secara kolektif sebesar Rp250.000 selama 6 bulan.
Namun tak semua guru madrasah akan mendapatkan tunjangan insentif ini.
Dikutip dari akun instagram @gtkmadrasah, penerimaan tunjangan insentif yang sudah mendapatkan notifikasi melalui SIMPATIKA/App Livin saat ini hanya yang memiliki riwayat rekening mandiri di tahun sebelumnya.
Untuk yang belum memiliki rekening mandiri sedang dilakukan pengecekan dan create rekening oleh bank.
Baca Juga: MAN Insan Cendikia Aceh Timur Kini Sangat Diperhitungkan, Pendatang Baru, Peringkatnya Melesat!
Penetapan penerima insentif disesuaikan dengan hal-hal:
1. Pengajuan di SIMPATIKA yang disetujui oleh Kankemenag kabupaten/kota
2. Prioritas usia tua
3. Prioritas TMT lama
4. Ketersediaan kuota perprovinsi
View this post on Instagram
Berkenaan dengan itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Menunjukkan KTP
2. Membawa Surat Keterangan berhak menerima tunjangan insentif yang dicetak dari SIMPATIKA
3. Membawa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diunduh dari SIMPATIKA
Insentif Diberikan ke Guru Non PNS pada RA, MI, MTS, dan MA
Adapun syarat mendapatkan insentif adalah:
Baca Juga: INFO Pengumuman Pasca Sanggah PPPK Kemenag 2022, Lima Hari Lagi?, BKN dan MenPAN Bilang Begini
1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
2. Belum lulus sertifikasi;
3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru
6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV;
7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya;
8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama
9. Belum usia pensiun (60 tahun)
10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah
11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah
12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.***
