Network
“Dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya,” tambah Puan.
Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Puan khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging.
Baca Juga: DPR RI Buka Masa Sidang V 2021-2022, Beberapa Hal Penting ini Jadi Prioritas Pembahasan
“Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri.
“Sosialisasi pencegahan penyakit ini harus semakin digencarkan,” tegas Puan.
DPR disebut akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK. Puan menilai kerja sama yang baik antar stakeholder dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit pada hewan ternak.
“Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terkait agar bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Idul Adha,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti,” pungkas Puan.***
