Network
9. Mendesak Kemendikbudristek RI dan mendorong Kemenag RI untuk berkoordinasi dengan Pemda guna memastikan kebutuhan GTK secara pasti berdasarkan rombel dan mata pelajaran pada periode waktu tertentu, sehingga Kemenkeu RI dapat memastikan kebutuhan anggarannya.
10. Meminta Kemenkeu RI untuk memberikan data rinci peruntukan dari alokasi 20 persen anggaran fungsi pendidikan dalam APBN, untuk mengetahui sebaran anggarannya.
Diakhir penutup dalam laporan singkat hasil rapat mengenai PPPK Guru 2022 dan juga tahap 3.
Panja formasi GTK PPPK Komisi X DPR RI mengharapkan jawaban/penjelasan tertulis terhadap pernyataan yang disampaikan oleh anggota komisi X DPR RI yang belum terjawab, paling lambat 18 April 2022.
Demikian penjelasan mengenai 10 poin desakan terkait masalah PPPK Guru 2022.***
