Network
“Jika belum ada PP, kepala daerah dapat memberikan TPP berdasarkan persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan," lanjut Fatoni.
Selain itu TPP ,juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.
Untuk besaran satuan biaya TPP, jelas dia, memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.
Lebih lanjut, dia mengatakan, persetujuan diajukan melalui Dirjen Keuda Kemendagri melalui SIPD.
Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif.
Baca Juga: Pemerintah Berlakukan Kebijakan Bebas Karantina Bagi Wisatawan yang Berkunjung ke Bali
Pemberian TPP juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di lingkungan pemda yaitu melalui persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Keuda sesuai peraturan perundangan.
"Selain itu, TPP diatur juga dalam Surat Edaran (SE) Mendagri 900/4834/SJ, di mana Validasi Perhitungan TPP TA 2022 disampaikan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Ortala Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran (Simona).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut setiap daerah harus lolos verifikasi, kemudian lolos pertimbangan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selanjutnya baru bisa memperoleh persetujuan dari Kemendagri.
"Yang sudah selesai ini langsung kita berikan persetujuan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami nggak berani mengeluarkan persetujuan itu kalau belum diverifikasi, salah sasaran, jadi sebagian besar sudah ya, kemarin sudah mulai kita keluarkan rekomendasi menjadi dasar daripada daerah untuk memberikan, membayarkan pada ASN masing-masing," kata Mendagri Tito Karnavian.
