Network
"Ini untuk peningkatan kemampuan atau skill pekerja, baik reskilling maupun upskilling," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Airlangga, Kartu Prakerja akan masuk ke dalam pos perlindungan masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp153,7 triliun pada tahun depan.
Secara perinci, dana perlindungan masyarakat pada tahun 2022 meliputi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu Rp28,7 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM senilai Rp45,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp11 triliun.
Kemudian, ada pula dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp5,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp27,2 triliun, serta cadangan perluasan Rp36,16 triliun.
Cadangan perluasan akan mencakup bansos tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp12,02 triliun, Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM sebesar Rp7,1 triliun, bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp 8,1 triliun, serta cadangan perlindungan masyarakat Rp9 triliun.
Baca Juga: 754 Ribu Peserta Lolos Kartu Prakerja Gelombang 21, Belum Terima Notifikasi? Lakukan Cara Ini
Sementara itu, Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu menjelaskan, masih ada kemungkinan dibuka gelombang 22 tahun ini.
Namun manajemen maasih menunggu penerima manfaat di gelombang sebelumnya yang tidak mengikuti pelatihan dalam waktu 30 hari.
"Kapan gelombang tambahan (gelombang 22) itu dibuka akan ditentukan kemudian. Yang pasti tidak dalam waktu dekat karena peserta gelombang 21 masih memiliki 30 hari dari hari untuk membeli pelatihan pertama," kata Louisa.
Dengan adanya penjelasan pemerintah dan manajemen tersebut, sudah dipastikan program Kartu Prakerja akan lanjut dan tidak berhenti.
