Network
Lanjutnya, realisasi tersebut tentu menyesuaikan tren kondisi pandemi covid-19 terhadap proses bisnis pelaksanaan seleksi di lapangan nanti.
Bima juga mengingatkan panitia seleksi CPNS yang akan ditugaskan agar memastikan setiap Tilok memenuhi standar protokol Kesehatan.
Panitia seleksi bagi para CPNS harus berkonsolidasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing wilayah titik lokasi, mengingat status zonasi kasus Covid berbeda-beda antar-wilayah.
Itu menandakan keputusan pelaksanaan SKD CPNS 2021 menunggu keputusan satuan tugas covid-19 diwilayah masing-masing.
Disamping itu seperti daerah provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey selaku ketua satgas covid-19 masih memberlakukan PPKM hingga akhir Agustus 2021, pastinya para CPNS juga akan berpengaruh terhadap kegiatan seleksi.
Karena pembatasan ini, CPNS belum bisa mendapat informasi pasti terkait pelaksanaan SKD nanti.
Pasalnya, dalam point-point PPKM yang dikeluarkan menjelaskan pelaksanaan kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor non essensial tidak lebih dari 10 persen.
Kemudian, pada sektor Pemerintahan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda diberlakukan 50 persen, CPNS perlu ingat jumlah kapasitas tersebut hanya untuk pelayanan publik yang tidak bisa ditunda.
Secara kesimpulan saat PPKM berlaku hingga 31 agustus sesuai edaran Gubernur Sulawesi Utara, kemungkinan SKD CPNS 2021 belum bisa dilaksanakan menunggu edaran selesai September nanti.
Tetapi realisasi jadwal bagi CPNS, nanti dilihat dari perkembangan yang diinfokan BKN yang bekerjasama dengan satgas covid-19.
