Network
1. Daftar akun.
Pelamar mengakses Portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id, setelah itu buat akun SSCASN, Login ke akun SSCASN yang telah dibuat dan kemudian melengkapi biodata dan unggah swafoto.
2. Daftar Formasi.
Pelamar memilih Jenis Seleksi, Pilih Formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran. Kemudian pelamar mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
3. Seleksi Administrasi.
Panitia memverifikasi data pelamar. Setelah itu akan diumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Setelah panitia menerima hasil sanggahan, panitia kemudian akan mengumumkan hasil sanggah tersebut. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak Kartu Ujian.
4. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Pelamar akan mengikuti ujian SKD. Setelah itu, panitia akan mengumumkan hasil SKD. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil SKD. Setelah itu, tahapan akan dilanjutkan ke pengumuman hasil sanggah dan pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus dan berhak untuk lanjut ke SKB.
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Sama seperti SKD, pelamar akan mengikuti Ujian SKB. Hasil SKB akan diumumkan oleh Panitia. Pelamar yang tidak dinyatakan lulus pada tahap SKB bisa menyanggah hasil SKB.
6. Pengumuman kelulusan.
Panitia mengumumkan hasil sanggah SKB. Namun pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan.
Adapun alur Seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:
1. Daftar akun
2. Daftar formasi
3. Seleksi administrasi
4. Seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama
5. Seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua
6. Seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga
7. Optimalisasi formasi
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2021 Dibuka, Berikut Formasi CPNS Kemenhub, dari SMA Sederajat Sampai S2
Ketentuan dan Persyaratan Umum:
Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
