Network
Lanjutnya, ia meminta agar BPKP dan para Gubernur untuk melaksanakan evaluasi pada program kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Baca Juga: Hore, 542.901 Guru Honorer Madrasah Terima Subsidi Gaji Rp 1,8 Juta
Mendagri mengatakan bahwa realisasi APBD masih sangat rendah. Dalam paparannya, realisasi pendapatan daerah rata-rata belum mencapai 80 persen, sementara waktu untuk melaksanakan realisasi belanja waktu lebih kurang dua sampai tiga minggu lagi.
“Kalau kita lihat angka belanjanya, penyerapannya belanjanya baru mencapai 65,74% sedangkan untuk kabupaten/kota 62,68%. Apa artinya ini? Artinya uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya sedemikian, menurut persentase tersebut padahal kita tahu ini sudah menjelang akhir tahun,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Mendagri mengaku paham dengan problematika yang sedang dihadapi oleh pemda, sehingga dengan dukungan dan pengawasan BPKP diharapkan hambatan-hambatan yang ada dapat terselesaikan.
Baca Juga: Tahap I, Paket Data 50GB Mulai Disalurkan
“Nah ini yang perlu diketahui melalui kegiatan pemeriksaan kita ingin mendapatkan jawaban karena kita ingin sebetulnya belanjanya maksimal agar uang beredar di masyarakat sehingga ini menjadi tulang punggung untuk negara saat ini,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung pernyataan Mnedagri tersebut. Menurutnya, APBD menjadi main engine dari roda perekonomian di masa pandemi.
Sehingga, pembelanjaan anggaran harus benar-benar segera dipercepat. Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah memberi amanah agar Januari 2021 belanja modal dan belanja sudah mesti berjalan.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Langkah Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
