Network
PORTAL SULUT - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal membuka satu juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 yang diperuntukkan bagi guru honorer.
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril mengaku optimis banyak guru honorer akan lulus tes dan terakomodir lantaran banyaknya formasi yang dibuka.
"Kami optimis untuk guru-guru honorer saat ini bisa lulus seleksi tersebut," kata Iwan dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Kamis, 26 November 2020.
Baca Juga: Syarat Rekrutmen PPPK Guru Honorer Dipermudah. Ini Lengkapnya
Selain banyaknya formasi, lanjut Iwan, Kemendikbud juga membuka kesempatan lebih luas bagi para peserta tes untuk bisa lulus. Di mana Kemendikbud memberika tiga kali kesempatan bagi peserta dalam mengikuti tes. Artinya, jika tak lolos di kesempatan pertama, bisa dicoba kembali pada kesempatan kedua dan ketiga.
Para guru honorer yang ikut seleksi juga akan dimodali materi belajar dari Kemendikbud sehingga membantu guru honorer dalam mempersiapkan diri mengikuti seleksi PPPK.
"Kan ada kesempatan maksimal tiga kali, harapan kita ini pendekatan bukan hanya seleksi tapi juga untuk belajar, kalau ada kekurangan ini bisa belajar lagi, supaya di termin kedua itu bisa lebih baik lagi. Itu mungkin bisa dilihat kekurangannya dan bisa jadi refleksi di tahap dua dan tahap tiga," terang Iwan.
Baca Juga: Subsidi Gaji Guru Honorer: Ini Pesan BRI Soal Pencairan, Disimak Agar Tak Ditolak
Iwan pun meminta agar para guru honorer yang menjadi peserta ujian bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lulus. Namun jika pada kesempatan pertama tak lolos, Iwan menyarankan agar para peserta kembali memperdalam pengetahuannya melalui materi yang telah disediakan Kemendikbud untuk mengikuti tes tahap kedua atau pun ketiga.
Di sisi lain, menurut Iwan, untuk memenuhi target satu juta guru bukanlah perkara mudah. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendorong pemerintah daerah agar mamsukkan kebutuhan formasi guru di wilayahnya masing-masing.
"Kita harap sesegera mungkin (pemda memberi informasi soal formasi guru yang dibutuhkan), karena ini adalah keseimbangan antara tatakelola," katanya.
Baca Juga: Terulang Lagi, Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Disiksa Majikan
Namun, jika memang guru honorer tersebut masih belum bisa lolos, dia menyebut status guru honorer tak akan hilang. Untuk kemudian diharapkan kembali mendaftar saat formasi dibuka kembali.
"Karena tujuan kita memang ingin mendorong guru honorer untuk jadi PPPK," pungkasnya.
