PORTAL SULUT - Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bansos 2024.
Seperti diketahui ada sejumlah bansos yang sedang dicairkan di awal Februari ini. Apa saja?
1. Program Indonesia Pintar (PIP)
Program Indonesia Pintar (PIP) yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan memberikan bantuan kepada 18,59 juta siswa SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 2024.
Baca Juga: Ini Cara Cek Lokasi TPS Mencoblos di Pemilu 2024 secara Online dan Dokumen yang Harus Dibawa ke TPS
PIP tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada siswa, tetapi juga memberikan peningkatan dana untuk siswa SMA/SMK dari Rp1.000.000 di tahun 2023 menjadi Rp1.800.000 pada 2024. Kategori peserta yang layak menerima PIP melibatkan pemegang KIP/KKS/KPS, peserta didik dan keluarga peserta PKH, yatim piatu, korban bencana alam, serta peserta dari keluarga miskin.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencairkan bantuan sosial PKH tahap pertama pada awal 2024. Bantuan ini bersifat bertahap, dan pencairan akan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun. Tahap pertama, yang akan dibagikan pada Januari hingga Maret, merupakan momentum penting bagi penerima keluarga manfaat. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs resmi Indonesia.go.id.
Besaran bantuan PKH bervariasi, tergantung pada komponen masing-masing jiwa dalam keluarga penerima manfaat.
Ada tujuh kategori penerima yang berhak mendapatkan bantuan ini, termasuk balita, ibu hamil, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Sebagai contoh, balita usia 0-6 tahun akan menerima Rp3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
3. BLT El Nino
Imbas dari musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah mengambil langkah untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Bantuan ini ditujukan untuk membantu 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang mengalami kenaikan harga pada kebutuhan pokok.
Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima uang tunai sebesar Rp400.000. Tujuan dari BLT El Nino adalah meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
4. Bansos Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)
Program Bansos BPNT, juga dikenal sebagai Kartu Sembako, akan disalurkan dari Januari hingga Maret 2024. Meskipun disebut Kartu Sembako, bantuan ini sebenarnya berupa uang tunai senilai Rp200.000 per bulan. Kemensos akan langsung menggelontorkan bantuan untuk dua hingga tiga bulan, memungkinkan setiap penerima mendapatkan uang sebesar Rp400.000 untuk dua bulan atau Rp600.000 untuk tiga bulan sekaligus.
Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang telah berjalan sejak tahun 2020. Bantuan ini memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membeli berbagai jenis bahan pangan, termasuk sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral.
5. Bansos Beras 10 Kilogram
Pemerintah mengalokasikan bantuan sosial berupa beras seberat 10 kilogram untuk penerima PKH dan BPNT sejak September 2023. Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu keluarga yang membutuhkan tetapi juga untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terlalu melonjak.
Baca Juga: BLT PKH 2024 di Kantor Pos Resmi Dicairkan, Dimulai dari Jawa Timur di Kabupaten...
Nah lantas bansos apa yang akan dihentikan sementara dan apa alasannya?
Dikutip dari RRI, Deputi II Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Dida Gardera mengatakan penghentian ini berkaitan dengan masa tenang Pemilu 2024. Penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.
"Jangankan penyaluran bantuan pangan, kegiatan lain pun diminta untuk menunda kegiatan yang bisa menimbulkan kegaduhan," kata Deputi II Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Dida Gardera.
Menurut Dida, dalam hal ini pihaknya menyesuaikan dengan jadwal pemilu, yakni mulai dari tanggal 11 hingga 14 Februari 2024.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemuktahiran data. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada politisasi seputar bantuan pangan,
"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara. Sehingga, tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," ujarnya.***