SELAMAT untuk PPPK Guru 2023, Ini Jadwal Pencairan dan Besaran Gaji PPPK Mulai Januari 2024

30 November 2023, 09:24 WIB
Ilustrasi tes PPPK Guru 2023. SELAMAT untuk PPPK Guru 2023, Ini Jadwal Pencairan dan Besaran Gaji PPPK Mulai Januari 2024 /Dok. CAT BKN

PORTAL SULUT - Kabar gembira untuk PPPK Guru 2023. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 sedang berlangsung.

Sesuai jadwal, bagi yang lulus seleksi PPPK 2023 akan mendapatkan SK pada bulan Januari-Februari 2024.

Nah sambil menunggu pengumuman hasil, PPPK 2023 wajib tahu kabar gembira ini.

Baca Juga: Guru Makin Sejahtera, Ini Besaran TPG atau Sertifikasi Guru Januari 2024 dan Jadwal Pencairannya

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyepakati adanya kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen di tahun 2024 nanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana Rp 25,7 triliun untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga 2024.

Kucuran dana itu terbagi untuk PPPK formasi 2022 yang diangkat pada 2023 senilai Rp 8,3 triliun. Terdiri dari PPPK Guru 320.233 orang, PPPK Tenaga Kesehatan 92.151 orang, dan PPPK Tenaga Teknis 27.594 orang.

Lalu, untuk formasi 2023 yang diangkat pada ini sebesar Rp 17,4 triliun, terdiri dari PPPK Guru 709.219 orang, PPPK Tenaga Kesehatan 185.448 orang, dan PPPK Tenaga Teknis 13.193 orang.

Terakhir, anggaran sebesar Rp 15,7 triliun yang dialokasikan untuk formasi 2023 yang diangkat pada 2024 dengan rincian PPPK Guru 296.058 orang, PPPK Tenaga Kesehatan 154.342 orang, dan PPPK Tenaga Teknis 42.826 orang.

Berikut gaji PPPK 2023 dan rencana di tahun 2024.

1. Gaji Gaji PPPK golongan I: Rp 1.794.900 (masa kerja 0 tahun) - Rp 2.686.200 (masa kerja maksimal 26 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp143.592 - Rp214.896.

2. Gaji Gaji PPPK golongan II: Rp 1.960.200 (masa kerja 3 tahun) - Rp 2.843.900 (masa kerja maksimal 27 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp156.816 - Rp227.512.

3. Gaji PPPK golongan III: Rp 2.043.200 (masa kerja 3 tahun) - Rp 2.964.200 (masa kerja maksimal 26 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp163.456 - Rp237.136.

4. Gaji PPPK golongan IV: Rp 2.129.500
(masa kerja 3 tahun) - Rp 3.089.600 (masa kerja maksimal 27 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp170.360 - Rp247.168.

6. Gaji PPPK golongan V: Rp 2.325.600 (masa kerja 0 tahun) - Rp 3.879.700 (masa kerja maksimal 33 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp186.048 - Rp310.376.

7. Gaji PPPK golongan VI: Rp 2.539.700 (masa kerja 3 tahun) - Rp 4.043.800 (masa kerja maksimal 33 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp203.176 - Rp323.504.

Baca Juga: Selain Saranjana, Ini Daftar Kota Mistis di Indonesia, Ada di Sulawesi, Jawa dan Kalimantan

8. Gaji PPPK golongan VII: Rp 2.647.200 (masa kerja 3 tahun) - Rp 4.214.900 (masa kerja maksimal 33 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp211.776 - Rp337.196.

9. Gaji PPPK golongan VIII: Rp 2.759.100 (masa kerja 3 tahun) - Rp 4.393.100 (masa kerja maksimal 33 tahun).

Jika naik 8 persen maka akan naik antara Rp220.728 - Rp351.448.

Namun, besaran kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok saja.

Sedangkan untuk penghasilan PNS dan PPPK masih ada sejumlah tunjangan, seperti tunjangan melekat (makan, anak) dan tunjangan kinerja.

Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa 3 Oktober 2023.

Disahkannya RUU ASN juga berimbas pada pendapatan PPPK.

PPPK juga akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Gaji dan tujangan PPPK dan PNS diatur pada pasal 21.

"Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmateriel," bunyi Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023.

"Jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua," bunyi Pasal 21 ayat (6).

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah ASN berhenti bekerja.

Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Sementara sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja serta iuran pegawai ASN.

Adapun jadwal pencairan tiap bulan sesuai dengan aturan yang telah berlaku saat ini adalah pada hari kerja pertama setiap bulan.***

Editor: Harry Tri Atmojo

Tags

Terkini

Terpopuler