PORTAL SULUT - Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham telah resmi menghirup udara bebas, usai mendekam di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur.
Kabag Humas dna Protokol, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti menuturkan, terpidana kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1 itu telah resmi bebas secara murni pada Jumat 11 September 2020.
"Telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang, bebas murni," tutur Rika Aprianti dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 11 September 2020 malam seperti dikutip antara.
Baca Juga: AZ, Eks Finalis Indonesian Idol Ditangkap Polisi Dugaan Penipuan
Dijelaskan Rika, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat kasasi yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan nomor putusan 3681 K/PID. SUS/2019 itu, Idrus divonis masa tahanan selama dua tahun.
Bahkan untuk denda yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Sosial itu, juga telah dibayarkan pada 3 September 2020.
"Lama pidana 2 tahun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Desember 2019 Nomor 3681 K/PID.SUS/2019. Denda Rp 50 juta sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020," jelas Rika.
Baca Juga: Tertinggal Tim U-19 Indonesia Tahan Imbang Arab Saudi 3-3
Pelru diketahui, sebelum keluarnya putusan MA terhadap Idrus Marham, mantan Sekjen Partai Golkar itu sebelumnya divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor (Tipikor) Jakarta.
Idrus dinyatakan telah terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. Namun hukuman itu diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 5 tahun penjara.
Tak ingin mendekam dengan lama dibalik jeruji, Idrus membela diri dengan mengajukan kasasi ke MA. Atas pengajuan kasasi itu, MA mengabulkan kasasi Idrus dan menyunat hukumannya menjadi 2 tahun penjara.
Baca Juga: Tim Bulu Tangkis Indonesia Mundur Dari Piala Thomas dan Uber 2020
"Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019) silam.
"Kemudian MA menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan," tukasnya lagi.***