PORTAL SULUT - Berikut ini link pengumuman tanggal dan jadwal per sesi Seleksi Kompetensi PPPK se Provinsi Jawa Tenggah.
Kamis 9 November 2023 merupakan hari pertama pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS.
Sesuai jadwal SKD dimulai tanggal 9 hingga 18 November 2023.
Sementara pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK dilaksanakan pada 10 November hingga 4 Desember 2023.
Adapun pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 15 November - 6 Desember 2023.
"Jutaan pelamar Seleksi CASN2023 yang telah berhasil melaju ke tahap selanjutnya akan kembali berkompetisi mulai besok.
Optimalkan kesempatan agar hasilnya maksimal," tulis BKN dalam akun instagramnya.
Namun ternyata sejumlah pelamar mengaku belum mengetahui tanggal dan jadwal per sesi.
Soal tak ada jadwal dan lokasi ujian BKN menjelaskan penyebabnya.
"Detail jadwal tanggal dan per sesi setiap pelamar diumumkan oleh instansi masing-masing," kata BKN dalam akun instagramnya.
"Lokasi ujian akan muncul di kartu ujian dan gak harus malam ini juga kalian cetak, bisa dicoba lagi besok.
Sementara untuk pengumuman jadwal dan sesi ujian setiap pelamar akan diumumkan oleh masing2 instansi.
Jangan lupa cek laman web atau medsos instansi karena pengumumannya gak serentak, jadi kalian harus proaktif pantau pengumuman instansi. Coba unjuk instansinya yang sudah kasi pengumuman jadwal sampe per sesi ujian?," sambung BKN.
Bagaimana jika hingga saat ini atau H-1 instansi belum mengumumkan?
Ini penjelasan BKN.
"Penyesuaian jadwal dengan titik lokasi yang tersedia sudah rampung dari BKN dan telah diserahkan ke instansi masing2. Nah SobatBKN bisa mulai pantau kembali pengumuman instansi di laman web atau medsos. Salah satunya seperti Kejaksaan sudah mimin repost di IG. Mangaddd.
Bagi yang instansi yang belum umumkan, BKN minta tak perlu kuatir.
"Jangan khawatir. Instansi yang belum muncul hilalnya sampai sekarang, umumnya karena jadwal mereka dimulai bukan pada tanggal mulai, tapi bisa di tengah-tengah periode dst," jelas BKN.
Berikut ini alamat website seluruh kabupaten kota di Kantor Regional I BKN Yogyakarta yang terdiri dari Provinsi DIY dan Jawa Tengah.
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah)
2. Pemerintah Kab. Semarang (BKD Kabupaten Semarang)
3. Pemerintah Kab. Kendal (BKPP Kabupaten Kendal)
4. Pemerintah Kab. Demak (BKPP Kabupaten Demak)
5. Pemerintah Kab. Grobogan (BKD Kabupaten Grobogan)
6. Pemerintah Kab. Pekalongan (BKD Diklat Kabupaten Pekalongan)
7. Pemerintah Kab. Batang (BKD Kabupaten Batang)
8. Pemerintah Kab. Tegal (BKD Kabupaten Tegal)
9. Pemerintah Kab. Brebes (BKPSDMD Kabupaten Brebes)
10. Pemerintah Kab. Pati (BKPP Kabupaten Pati)
11. Pemerintah Kab. Kudus (BKPP Kabupaten Kudus)
12. Pemerintah Kab. Pemalang (BKD Kabupaten Pemalang)
13. Pemerintah Kab. Jepara (BKD Kabupaten Jepara)
14. Pemerintah Kab. Rembang (BKD Kabupaten Rembang)
15. Pemerintah Kab. Blora (BKD Kabupaten Blora)
16. Pemerintah Kab. Banyumas (BKPPD Kabupaten Banyumas)
17. Pemerintah Kab. Cilacap (BKD Kabupaten Cilacap)
18. Pemerintah Kab. Purbalingga (BKPPD Kabupaten Purbalingga)
19. Pemerintah Kab. Banjarnegara (BKD Kabupaten Banjarnegara)
20. Pemerintah Kab. Magelang (BKPPD Kabupaten Magelang)
21. Pemerintah Kab. Temanggung (BKPSDM Kabupaten Temanggung)
22. Pemerintah Kab. Wonosobo (BKD Kabupaten Wonosobo)
23. Pemerintah Kab. Purworejo (BKD Kabupaten Purworejo)
24. Pemerintah Kab. Kebumen (BKPPD Kabupaten Kebumen)
25. Pemerintah Kab. Klaten (BKPPD Kabupaten Klaten)
26. Pemerintah Kab. Boyolali (BKPPD Kabupaten Boyolali)
27. Pemerintah Kab. Sragen (BKPP Kabupaten Sragen)
28. Pemerintah Kab. Sukoharjo (BKPP Kabupaten Sukoharjo)
29. Pemerintah Kab. Karanganyar (BKPSDM Kabupaten Karanganyar)
30. Pemerintah Kab. Wonogiri (BKD Kabupaten Wonogiri)
31. Pemerintah Kota Semarang (BKPP Kota Semarang)
32. Pemerintah Kota Salatiga (BKDIKLATDA Kota Salatiga)
33. Pemerintah Kota Pekalongan (BKPPD Kota Pekalongan)
34. Pemerintah Kota Tegal (BKPPD Kota Tegal)
35. Pemerintah Kota Magelang (BKPP Kota Magelang)
36. Pemerintah Kota Surakarta (BKD Kota Surakarta)
"SobatBKN bisa mulai pantau kembali pengumuman instansi di laman web atau medsos," tulis BKN.***