Network
Keempat, masyarakat pelaku ekonomi yang memiliki jabatan usaha dan terdaftar di dalam database Administrasi Hukum Umum atau AHU.
Kelima, pemutakhiran DTKS yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan juga bertujuan sebagai filterisasi tingkat perekonomian masyarakat.
Dengan adanya pemutakhiran data ini, maka tingkat kesejahteraan bagi KPM Bansos akan menjadi salah satu penentu dari pencoretan daftar penerima bansos.
Bagi masyarakat yang sudah tergolong sebagai keluarga mampu, maka akan secara otomatis tercoret dari daftar penerima bansos.
Terakhir, keluarga penerima manfaat yang anggota keluarganya ada yang baru atau sudah bekerja sebagai Pendamping Sosial.
Bukan itu saja di sejumlah daerah pencoretan ini karena ditemukan transaksi pinjaman seperti transaksi pembayaran tanah, pembelian kendaraan, peminjaman di bank dan lain sebagainya.
Oleh Kemesos mereka kategorikan mampu sehingga secara otomatis dicoret.
Transaksi masyarakat terlacak karena data dari Kemensos dengan Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Administrasi Kependudukan terintegrasi.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 63 Resmi Dibuka, Raih Insentif Rp1,4 Juta Lewat Trik Ini
Praktis, masyarakat tidak bisa menyembunyikan apabila ada transaksi-transaksi berupaya pinjaman, pembelian aset, dan lain sebagainya.
