Network
Perbaikan salah satunya menyangkut validasi data kependudukan, seperti kasus NIK sama dengan nama berbeda, belum rekam E-KTP dan lain-lain.
Jika ada perbedaan data menjadi tidak valid, sehingga tidak muncul dalam daftar KPN periode berjalan.
Selain karena proses validasi data kependudukan, bisa juga terjadi perbaikan di tahap pengusulan, misal digantikan oleh KPM lain yang lebih membutuhkan lewat forum musyawarah Desa Kelurahan.
Oleh karena itu, setiap periode berjalan sebaiknya data penerima diperbaharui agar tepat sasaran, dan hal ini mempengaruhi terlambatnya jadwal pencairan.
Baca Juga: Penerima Bansos PKH Rp10,8 Juta yang Akan Cair di Tahun 2022, Harus Memenuhi Beberapa Syarat Ini
2. Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Restrukturisasi Oleh Kemensos
Perpres No.110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial membuat sejumlah perubahan pada organisasi dan tata kerja.
Salah satu perubahan dalam regulasi tersebut adalah penetapan 8 unit kerja setingkat eselon satu.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, susunan organisasi yang baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyasar target program Pemerintah.
3. Kemensos Fokus Selesaikan Penyaluran Bansos Alokasi Tahun 2021
