Network
PORTAL SULUT - Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam moderat diminta untuk terus menyadarkan kelompok-kelompok yang berambisi menerapkan sistem khilafah di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Ma'ruf menegaskan, sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa, sehingga siapa pun yang ingin mengubahnya harus siap menghadapi konsekuensi.
"Kita harus terus memberikan pengertian-pengertian yang sewajarnya, artinya menyadarkan mereka tentang apa yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ini, oleh ulama kita terdahulu," kata Ma’ruf Amin dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, seperti dikutip PORTAL SULUT dari Antara.
Baca Juga: 587 Keluarga Pejuang Bakal Diberi Tunjangan Rp8 Hingga Rp50 Juta di Hari Pahlawan
"Kepada mereka, kita harus terus menyadarkan. Kalau tidak, ya mereka silakan berhadapan sendiri dengan sistem kenegaraan yang sudah ada. Konsekuensi-nya dia akan menerima akibat yang dianggap merusak sistem kenegaraan," ujarnya menegaskan.
Wapres menyebut kesalahan memahami sistem pemerintahan dalam ajaran Islam menjadi salah satau oenyebab mengapa ada kelompok-kelompok yang ingin memasukkan sistem khilafah ke Indonesia. Seharusnya, kata Wapres, khilafah dipahami sebagai sesuatu yang islami.
Baca Juga: Kasus Kebakaran Gedung Kejagung: Polri Hari Ini Periksa Tiga Petugas Kebeesihan
"Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu islami, tapi tidak berarti islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tuturnya.
Meskipun khilafah bersifat islami, lanjut Ma’ruf, tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka.
Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Kiper Persija Meninggal Dunia
"Bahkan sekarang khilafah nggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena nggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, nggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," ucapnya.
Selain kesalahpahaman tentang khilafah, Ma’ruf juga menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat diganti-ganti karena itu merupakan kesepakatan mengikat dari para pendiri bangsa, termasuk para ulama.
Baca Juga: Sistem Belajar Tatap Muka di Sekolah Bisa Kembali Dilaksanakan, Ini Syaratnya
"Walaupun negara ini majemuk dari segi agama terutama, juga dari segi etnis; tapi bisa berhasil membuat satu kesepakatan tentang dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945; dan menyepakati negara sebagai bentuk kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.***
