Network
PORTAL SULUT- Pemerintah pusat melalui
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan stimulus atau bantuan berupa subsidi harga tiket pesawat penerbangan domestik kepada penumpang 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020.
Dilansir dari RRI penghapusan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) hanya diberikan untuk penerbangan dilakukan di 13 bandara merupakan penopang sektor pariwisata.
Untuk tiket penerbangan sebelum 1 Januari 2021, calon penumpang akan dibebaskan biaya (PJP2U).
"Diharapkan dengan stimulus masyarakat akan mendapat keringanan dengan berbagai tujuan yang akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah seperti industri pariwisata, sektor UMKM," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto pada konferensi pers secara virtual, Kamis 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Siap-siap Insentif Prakerja 24 dan 25 Oktober Molor. Ini Antisipasinya
Ke 13 bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Bandara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH), Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang (KNO), dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS).
Kemudian, Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta (YIA), Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, Praya (LOP) dan Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang (SRG).
Selanjutnya, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, (MDC), Bandara Internasional Labuan Bajo (LBJ), Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (DTB), Bandara Internasional Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), dan Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).
Baca Juga: Tak Segera Diambil, Bantuan Ini Akan Ditarik Pemerintah
Secara total, untuk stimulus transportasi kepariwisataan, pemerintah mengucurkan dana total Rp216,55 miliar yang terdiri dari pembebasan tarif PJP2U senilai Rp175,74 miliar dan stimulus kalibrasi fasilitas penerbangan yaitu Rp40,81 miliar.
Tak hanya stimulus untuk penumpang, pemerintah juga memberikan keringanan kepada operator di 13 bandara tersebut.
Artinya, biaya kalibrasi fasilitas penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang biasanya dibebankan kepada operator bandara, untuk dua bulan ke depan dibebankan kepada pemerintah.
Baca Juga: Sial, 150 Ribu Karyawan Gagal Terima Subsidi Gaji Meski Sudah Terdaftar. Cek Jangan Sampai Terulang
Tujuannya, untuk meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi covid-19.
"Bagi operator penerbangan maupun operator bandara dengan stimulus PJP2U semoga menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara. Namun di sisi lain, para stakeholder penerbangan tetap diwajibkan mentaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020,"Ungkapnya.
