Network
PORTAL SULUT- Persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional. Belum ada solusi hingga kini yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI kata anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira.
Dirinya pun sudah meminta beberapa kementerian duduk bersama agar masalah ini segera terselesaikan.
"Kami minta agar lintas kementerian antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemendagri dan Kemenkeu untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini," kata Andreas, Selasa 13 Oktober 2020 seperti dikutip dari RRI.
Baca Juga: Kemendikbud Buka Lowongan Pamong Belajar dan Penilik. Ini Syarat Daftar Secara Online
"Sehingga kedepan kita tidak punya lagi pegawai honorer yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim dan lebih bersifat belas kasih,"tambahnya.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, persoalan pendataan jumlah tenaga honorer khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jelas.
"Persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya. Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas,"tuturnya.
Baca Juga: Kemendikbud Rekrut 2.800 Guru Penggerak. Ini Syarat dan Link Pendaftarannya
Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer,"Ungkapnya.
