Network
PORTAL SULUT - Pemerintah memberi jaminan kepada karyawan yang kena pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Karya, akan ada bantuan sosial selama 6 bulan hingga pelatihan sampai karyawan tersebut bekerja kembali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan menggodok Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Program itu merupakan realisasi dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: HORE 4 Bantuan Ini Berlanjut Tahun 2021. Berikut Syarat dan Cara Daftarnya
"Terkait pesangon pemerintah sudah menetapkan (program) Jaminan Kehilangan Pekerjaan, jadi nggak cuma bayar pesangon tapi mereka juga diberikan pelatihan," ujar Airlangga, Senin 12 Oktober 2020.
Airlangga menyebut, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dapat mengakomodir para pekerjaan untuk tetap dapat mengasah skill yang dimilikinya.
"Mereka bisa diberi waktu 6 bulan dikasih semi bansos sambil pelatihan sampai mereka dapat akses pekerjaan baru," kata dia.
Baca Juga: Gubernur Gorontalo : Minta ada kajian mendalam pasal mana dianggap berpotensi merugikan masyarakat
Sebelumnya Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membeberkan sejumlah keuntungan dengan disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR.
1. Membuka lapangan kerja baru
"Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya nya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta Kerja, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," ucap Jokowi.
Baca Juga: Penangkapan Dosen UMI Makassar Ini Kata Polda Sulsel
2. Kemudahan membuka usaha
"Dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja, sangat simpel," kata Jokowi
3. Bisa berantas pungli
"UU Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan," tutur Jokowi.***
