Network
PORTAL SULUT - Kasus dugaan adanya kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Mandailing Natal (Madina) tahun 2023 mulai menemui titik terang.
Perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Madina Jakarta (HM Madina Jakarta) bersama Indonesia Youth Epicentrum (IYE) melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nunuk Suryani, Jumat 5 Januari 2023.
Audiensi ini merupakan langkah konstruktif dari HM Madina Jakarta sebagai bentuk
kepedulian terhadap integritas dan transparansi dalam proses seleksi PPPK.
Baca Juga: Bukan Rp600 Ribu, Pekerja Ini Dapat Bansos 2024 Rp1,2 Juta non BSU BPJS Ketenagakerjaan
Dalam Audiensi yang berlangsung, perwakilan HM Madina Jakarta bersama IYE menyampaikan temuan-temuan dan bukti yang mendukung dugaan kecurangan tersebut.
Dirjen GTK Mendikbudristek, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, menjelaskan bahwa Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) bukanlah kewajiban, melainkan pilihan.
"Ada pilihan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan tambahan SKTT atau
tidak, dan itu sifatnya opsional," ujarnya.
Dan dalam hal ini, Pemda Mandailing Natal melalui surat usulan tertanggal 26 Oktober 2023 meminta dilakukan ujian.
Lebih lanjut, Dirjen GTK menambahkan bahwa bagi guru yang masa kerjanya di bawah
3 tahun dan memiliki sertifikat pendidik linier, mereka dimasukkan ke dalam kategori P4.
