Network
PORTAL SULUT - Sejak awal dibentuk pada 23 Desember 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan ratusan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat koruptor.
OTT KPK ini dilakukan terhadap para koruptor, baik dari kalangan swasta maupun pejabat di pemerintahan.
Seakan lupa bahwa ada hukum yang bakal menjerat, nyatanya OTT KPK berhasil menyeret banyak pejabat koruptor.
Siapa sajakah mereka?
Berikut adalah 10 pejabat Indonesia yang kena OTT KPK.
Baca Juga: Thiess Indonesia Buka Loker Banyak Posisi, Penempatan di Batam, Ada Untuk Lulusan SMK Lho
1. Yana Mulyana
Yana Mulyana merupakan Wakil Walikota Bandung Periode 2018-2023.
Namun pada April 2022, Yana dilantik menjadi Walikota menggantikan Oded Mohamad Danial, yang wafat pada 10 Desember 2021.
Sayangnya, setahun menjabat sebagai Walikota Bandung, Yana justru terjaring OTT KPK pada 14 April 2023.
Berdasarkan penuturan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri bahwa Yana terjaring OTT usai diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di kota Bandung, seperti dilansir kanal Youtube Update Pro.
Saat penangkapan, KPK mengamankan barang bukti berupa sepatu Louis Vuitton dan sejumlah uang pecahan rupiah serta mata uang asing yang total nilainya Rp924,6 juta.
2. Muhammad Adil
Pria kelahiran 18 April 1972 ini merupakan politikus asal Riau yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2025.
Namun pada 6 April 2023 lalu, Muhammad Adil justru terjaring dalam OTT KPK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Adil resmi ditetapkan sebagai tersangka atas tiga kasus yakni korupsi pemotongan anggaran gratifikasi ijazah, travel umroh dan suap Pemeriksa Keuangan.
Dari ketiganya, wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan adil diduga telah menerima uang sebesar Rp26,1 miliar.
Alhasil, Adil pun dicopot dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, Adil pernah menyita perhatian publik.
Pasalnya, ia juga sempat membuat publik gempar karena pernah mengatakan kementerian keuangan berisi iblis akibat dana bagi hasil minyak di tempatnya dianggap tidak sesuai.
Perkataan Adil itu justeru berbalik pada dirinya sendiri.
3. Ben Brahim S Bahat
Ben Brahim S Bahat sebenarnya bukanlah sosok baru di birokrasi.
Jabatan sebagai Bupati Kapuas sudah diembannya selama 2 periode, sejak tahun 2013 sampai 2023.
Sejatinya masa jabatan Ben baru selesai pada September tahun ini.
Namun pada Maret lalu, Ben harus turun tahta karena berhasil diciduk KPK atas kasus dugaan korupsi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ben ditetapkan sebagai tersangka setelah menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara.
Lebih lanjut, Tim Penyidik KPK mengungkapkan bahwa Ben menerima uang sebesar Rp8,7 miliar dari pemotongan anggaran yang seolah-olah dianggap utang.
4. Lukas Enembe
Pria bernama asli Lomato Enembe ini merupakan Gubernur Papua yang telah menjabat selama dua periode sejak tahun 2013 sampai 2023.
Alih-alih mengakhiri jabatannya dengan sukacita, Lukas justru harus berurusan dengan KPK lantaran kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua.
Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2022, namun OTT terhadap Lukas baru terwujud pada 11 Januari 2023.
Tim Penyidik KPK mengungkapkan bahwa Lukas diduga menerima uang senilai Rp11 miliar.
5. Ricky Ham Pagawak
Ricky Ham Pagawak merupakan Bupati Mamberamo Tengah 2 periode sejak tahun 2013-2023.
Namun pada tahun 2022, Ricky dinonaktifkan dari jabatannya karena tersandung kasus korupsi.
Setelah 7 bulan menjadi buronan KPK, akhirnya Ricky berhasil dibekuk KPK dibantu Polda Papua pada Februari 2023.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ricky diduga melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp200 milyar dan menerima suap sebesar Rp24,5 miliar.
Ricky menerima suap dari 3 kontraktor proyek terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.
6. Abdul Latif Amin Imron
Abdul Latif Amin Imron merupakan Bupati Bangkalan periode 2018-2023.
Alih-alih menyelesaikan jabatannya, Larif justru terjaring OTT KPK pada 7 Desember 2022.
Latif ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Lebih lanjut, Firli selaku ketua KPK mengungkapkan bahwa total uang yang diterima Latif dalam kasus dugaan suap dan lelang jabatan tersebut senilai Rp5,3 miliar.
Baca Juga: TERBARU JUNI 2023, PT IWIP Halmahera Tengah Buka Lowongan Pekerjaan untuk Pekerja Sulawesi Utara
7. Mukti Agung Wibowo
Mukti Agung Wibowo merupakan Bupati Pemalang periode 2021- 2026.
Namun baru setahun menjabat, Mukti harus dinonaktifkan sebagai Bupati Pemalang karena terjaring dalam OTT KPK.
Operasi penangkapan tersebut dilakukan di Pemalang Jawa Tengah dan Jakarta pada 11 Agustus 2022.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Mukti didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah tersebut yang totalnya mencapai Rp7,57 miliar.
8. Richard Louhenapessy
Richard Louhenapessy merupakan Walikota Ambon dua periode.
Richard pertama kali menjabat tahun 2011 sampai 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2017-2022.
Sayangnya, di penghujung masa jabatannya Richard terjerat kasus dugaan korupsi.
Tepat 13 Mei 2022 lalu, KPK menetapkan Richard sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020.
Tim Jaksa Penuntut Umum KPK menyebutkan bahwa total suap yang diterima Richard sebanyak Rp11,2 miliar.
9. Ade Yasin Munawaroh
Ade Yasin Munawaroh merupakan Bupati Bogor periode 2018-2023.
Alih-alih kembali mencalonkan diri sebagai bupati untuk periode kedua, Ade justru terjaring dalam OTT KPK pada 27 April 2022.
Ketua KPK Firly mengungkapkan bahwa Ade diduga menyuap Rp1,9 miliar ke pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat.
Suap itu dilakukan agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk tahun anggaran 2021.
10. Terbit Rencana Perangin Angin
Terbit Rencana Perangin Angin merupakan Bupati Langkat periode 2019-2024.
Belum tuntas masa jabatannya, Terbit Rencana justru terjaring dalam OTT KPK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Pada 18 Januari 2022, KPK menetapkan Bupati Langkat nonaktif ini sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab langka Tahun Anggaran 2020 sampai 2022.
Tim Penyidik KPK mengungkapkan bahwa Terbit Rencana terbukti menerima uang sebesar Rp572 juta dalam paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021.*
