Network
PORTAL SULUT - Isu penghapusan tenaga honorer pada Novembmber 2023 ini masih santer dibicarakan para tenaga honorer. Mereka kuatir dengan nasib mereka jika rencana tersebut terlaksana.
Terkait penghapusan pegawai honorer mulai November 2023 itu berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Secara garis besar Surat Menteri PANRB tersebut bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar menentukan status kepegawaian non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.
Baca Juga: Selain Pendidikan dan Kesehatan, Ini 5 Jurusan yang Banyak Dibutuhkan di CPNS
Belum ada pernyataan terbaru soal penghapusan tenaga honorer ini. Namun pemerintah telah selesai melaksanakan proses pendataan non-ASN dan telah diumumkan mulai tanggal 1-22 Oktober 2022.
Sayangnya hingga batas akhir pendataan, ada 120 instansi tidak atau belum menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK instansi masing-masing.
Berdasarkan hasil pendataan jumlah pegawai non-ASN pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah pasca uji publik terdapat 2.360.723, orang.
Menteri PANRB Azwar Anas juga memberikan tiga opsi untuk pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Opsi pertama, tenaga honorer non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN, pastinya membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar .
Opsi kedua, tenaga honorer non-ASN diberhentikan seluruhnya. Tetapi pilihan ini akan berdampak menggangu terhadap kinerja pelayanan publik. Hampir sebagian besar tenaga honorer di instansi pemerintahan sebagai staff pelayanan publik.
