Network
PORTAL SULUT - Ini wajib menjadi perhatian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini sedang dalam tahap rekrutmen PPPK 2022. Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang sanksinya cukup berat. PPPK bisa dipecat hanya gara-gara hal ini.
Aturan ini ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu.
Surat Edaran No. 01/2023 ini berisi tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri atau PPNPN, di seluruh instansi pusat dan daerah, dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan.
Baca Juga: Mahfud MD Menyerah Ditantang Debat Jumhur Hidayat soal Perpu Ciptaker, Siapa Jumhur Hidayat?
KemenPANRB meminta PPNPN di seluruh instansi pusat dan daerah netral jelang Pemilu 2024. Apabila ditemukan pelanggaran, pegawai akan diberikan sanksi hingga pemecatan.
“Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” tulis surat yang ditandatangani oleh Menteri Anas pada 3 Januari 2023.
Untuk mewujudkan netralitas itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas PPNPN.
Upaya itu adalah, pertama, sosialisasi asas netralitas melalui berbagai kegiatan dan beragam media. Kedua, yakni mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif.
Upaya selanjutnya adalah pengawasan terhadap PPNPN di instansi masing-masing dalam masa pemilihan umum. Upaya keempat adalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas atau mengenakan sanksi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
