Network
Teten memastikan BLT UMKM tidak cair tahun ini. “Tahun ini tidak mungkin cair BLT UMKM karena tidak ada waktu lagi untuk mengusulkannya,” kata Teten Masduki.
Hal ini juga diperkuat hasil laporan PCPEN 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp280,7 triliun per 18 November 2022, atau 61,6 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun.
Realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp48,6 triliun atau 39,7 persen dari pagu Rp122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp27,3 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp3,1 triliun.
Realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN) meliputi perlindungan masyarakat sebesar Rp123 triliun atau 79,5 dari pagu Rp154,76 triliun yaitu untuk PKH Rp21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp32,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Baca Juga: Inilah 6 Shio Anak Pembawa Rezeki, Menjadi Bintang dan Anugerah Bagi Keluarga
Selanjutnya BLT minyak goreng Rp8,4 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT Desa Rp24,6 triliun bagi 7,5 juta KPM, BLT BBM Rp6,5 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp18 triliun bagi 3,6 juta peserta serta subsidi upah Rp7,68 triliun untuk 12,8 juta pekerja.
Kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas; YAPI dan lansia Rp10 miliar, BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima serta dukungan APBD unit Perlinmas Rp2,3 triliun.
Terakhir, realisasi PCPEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp109 triliun atau 61,1 persen dari pagu Rp178,32 triliun yakni meliputi program padat karya Rp17,5 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp6,3 triliun serta ketahanan pangan Rp18,7 triliun.
Berikutnya untuk kawasan industri Rp0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp23,7 triliun, insentif perpajakan Rp15,2 triliun, infrastruktur dan konektivitas Rp14,5 triliun serta dukungan APBD untuk pemulihan ekonomi Rp3,2 triliun.
Bila melihat laporan tersebut tidak ada rincian mengenai BLT UMKM atau BPUM.
