Network
PORTAL SULUT - Bagi PNS dan PPPK di Indonesia, inilah informasi penting dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Dirinya menyampaikan bukan zamannya lagi ASN dilayani, menurut Menpan RB Azwar Anas, ASN baik itu PNS maupun PPPK harus gesit memberikan pelayanan.
Dikutip Chanel Youtube Sugimin Chanel, Azwar Anas menegaskan pelayanan jangan diperlambat tetapi harus dibuat mudah, masyarakat pun harus dilayani dengan baik.
Baca Juga: 30 Link Twibbon Terpopuler Hari Santri Nasional 2022, GRATIS
Pelayanan tidak usah berbelit-belit, dia menyatakan pelayanan publik kedepan harus mudah sudah tidak musimnya lagi pelayanan lama.
Bapak presiden berpesan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas tetapi dampaknya harus bisa dirasakan masyarakat, katanya saat peresmian Mal pelayanan publik MPP setara Barito Kuala Kalimantan Selatan Selasa tanggal 18 Oktober Tahun 2022.
Menurutnya pelayanan yang cepat telah dilakukan di banyak daerah melalui pembangunan MPP termasuk yang dimiliki kabupaten Barito Kuala.
Dia mengapresiasi langkah Barito Kuala dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat.
Menurut Menpan RB Azwar Anas diperlukan komitmen kuat dari pimpinan hingga level bawah untuk menyelenggarakan pelayanan yang mudah dan cepat.
Lebih lanjut dia menyampaikan MPP tidak hanya sebagai tempat berbagai layanan bergabung, tetapi ke depan yang perlu diperhatikan adalah integrasi antar layanan yang ada.
Baca Juga: 20 Link Twibbon Terpopuler Hari Santri Nasional 2022, GRATIS
Gedung tersebut nantinya MPP juga harus dapat bertransformasi ke digital sehingga masyarakat tidak perlu hadir langsung untuk memperoleh pelayanan.
Menurut dia kehadiran MPP menjadi bukti komitmen kuat Pemda dalam perbaikan pelayanan publik, selain meningkatkan kualitas pelayanan MPP setara Barito Kuala akan berdampak pada peningkatan investasi daerah.
MPP setara Barito Kuala merupakan MPP ke-74 yang berdiri di Indonesia, dan yang keempat di Provinsi Kalimantan Selatan MPP di bumi selida ini menyediakan 158 jenis layanan.
Dari 17 instansi pemerintahan swasta dan BUMN atau BUMD yang bergabung di dalamnya.***
