Network
PORTAL SULUT - Akun Twitter hacker Bjorka telah ditangguhkan oleh Twitter pada minggu 11 September sekitar pukul 15.45 WIB setelah menghebohkan.
Bjorka diklaim diduga meretas dan menyebarkan dokumen rahasia milik Presiden RI hingga para pejabat.
Namun kepala sekretariat kepresidenan RI Heru Budi Hartono menegaskan tak ada surat atau dokumen negara yang bocor di internet.
Baca Juga: Partai Berkarya Klaim Bjorka Bawa Isu Munir Untuk Menutupi Kasus Terupdate dan Jelang Pemilu Lima Tahunan
Dikutip melalui Chanel Youtube BisnisCom, Heru juga menyatakan penegak Hukum akan memproses aksi Bjorka.
"Perlu saya tegaskan itu sudah melanggar Hukum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pihak penegak Hukum akan memproses secara Hukum dan mencari pelakunya," kata kepala sekretariat kepresidenan RI Heru Budi Hartono Sabtu 10 September.
Sementara itu, pengamat hukum internasional hikmahanto Juwana menilai, aparat penegak Hukum di Indonesia akan kesulitan menindak hacker Bjorka.
Hal itu bisa terjadi karena Bjorka berada di luar negeri.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum di luar negeri juga membutuhkan kerjasama dengan negara tersebut secara prosedural.
Proses ini tentu sangat panjang dan rumit, tentu ini sulit karena aparat Hukum di Indonesia hanya memiliki kewenangan di Indonesia dan tidak di negara lain.
Jadi harus ada kerjasama dengan otoritas di negara lain, proses bisa sangat panjang dan ada banyak persyaratan, kata pengamat Hukum internasional hikmahanto Juwana.
Selain itu Hikmahanto juga menjelaskan bahwa aparat Negara Hukum di Indonesia bisa saja ditolak Negara luar dalam melaksanakan penegakan Hukum.
Itu bisa terjadi jika negara tersebut tidak menganggap Apa yang dilakukan oleh pelaku bukan termasuk pelanggaran Hukum.
Sebelumnya di akun Twitter milik Bjorka, isu menjabarkan alasan melakukan peretasan data di Indonesia.
Baca Juga: Bjorka Bongkar Otak Dibalik Pembunuhan Munir, Berikut Nama Lengkap dan Alamatnya!
Oni adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda, tidak ada akan berubah jika orang bodoh Masih diberi kekuasaan yang sangat besar.
Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditegaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari Angkatan Bersenjata.
Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, tulis Bjorka melalui akun twitter.
Dalam akun Twitter Bjorka menambahkan Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu.
Karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah.
Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia saya melakukan ini untuknya ujar akun Twitter Bjorka.***
