Network
PORTAL SULUT – BKN menegaskan bahwa kewajiban menyertakan hasil swab PCR atau rapid Antigen bagi peserta SKD, demi melindungi keselamatan panitia seleksi (pansel) serta pelamar CPNS dan PPPK sendiri.
Tanggapan itu tercermin dari unggahan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN, Mohammad Ridwan di akun Twitter-nya @abiridwan2173, terhadap keluhan CPNS dan PPPK tentang kewajiban swab PCR atau rapid Antigen.
Kewajiban menyertakan hasil swab PCR dan rapid Antigen bagi CPNS dan PPPK peserta SKD, merupakan rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 nasional kepada BKN.
Baca Juga: Ketentuan Pakaian Wanita dan Pria Saat Ujian SKD CPNS, Simak Agar Tidak Salah Pakai
“Ini memang trade-off, win-win solution,” tweet akun @abiridwan2173 pada Minggu, 22 Agustus 2021.
Seperti diketahui, kewajiban menyediakan hasil swab PCR atau rapid Antigen itu, telah menuai protes dari kalangan CPNS dan PPPK peserta SKD.
Rata-rata pelamar CPNS dan PPPK yang sedang bersiap mengikuti tes SKD mengaku keberatan bila kewajiban swab PCR atau rapid Antigen diterapkan BKN.
Keberatan para CPNS dan PPPK dipicu oleh tarif atau biaya pemeriksaan antigen yang dinilai mahal.
“Wah ribet dong kalau pake surat swab, bener gak ini? Pake pengukur suhu aja cukup,” kata Muhammad Toha Nurdiansyah di grup Facebook CPNS 2021.
“Kok pake swab lagi. Mana ada uang, buat beli materai aja susahnya. Palagi swab antigen,” keluh pemilik akun Facebook lainnya, Dae Siju.
