Hindari Potongan, Insentif Tenaga Kesehatan yang Tangani Covid-19 Ditransfer Langsung ke Rekening

- 2 April 2021, 12:32 WIB
Ribuan pasien Covid-19 dan tenaga kesehatan dengan pakaian APD lebglap memainkan angklung dalam setahun rumah sakit darurat Wisma Atlet Kematian.*
Ribuan pasien Covid-19 dan tenaga kesehatan dengan pakaian APD lebglap memainkan angklung dalam setahun rumah sakit darurat Wisma Atlet Kematian.* /Kemendikbud/


PORTAL SULUT – Insentif tenaga kesehatan yang terlibat menangani Covid-19 akan dikirim langsung ke rekening masing-masing.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan aturan baru soal insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Baca Juga: Babak Akhir Kebohongan Elsa, Rendi Bawa Informasi dari Sumarno, Mama Sarah Pasrah? Ikatan Cinta 2 April 2021

Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan dalam pemberian insentif tenaga kesehatan tahun 2020 masih ada tunggakan yang belum diselesaikan. ‘
Pihaknya akan akan berusaha untuk bisa menjalankan kewajiban tersebut dengan baik.

”Sedangkan untuk 2021 dengan terbitnya peraturan Kementerian Kesehatan ini maka kami di PPSDM akan berusaha untuk segera mempercepat proses pembayaran,” ujarnya dalam sosialisasi KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, pada Rabu 31 Maret 2021 dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Ada beberapa pembaruan aturan dalam KMK tersebut, yakni insentif akan dikirim langsung ke rekening nakes. Untuk itu, rekening tenaga kesehatan tersebut harus diinformasikan kepada Badan PPSDM agar bisa dibayarkan langsung.

Upaya ini dinilai akan menghindari beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi, antara lain yang pertama adalah mengenai adanya sorotan kemungkinan terjadinya pungutan atau pemotongan.

Kemudian bisa dimonitor apabila terjadi keterlambatan karena akan bisa diketahui langsung penyebab keterlambatan tersebut.

Yang kedua adalah karena penerima insentif adalah para tenaga kesehatan yang bekerja maka usulan penerima insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan. Kemudian perubahan yang lainnya adalah ada pada proses menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Halaman:

Editor: Harry Tri Atmojo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x