Network
PORTAL SULUT - Akhir-akhir ini banyak infomasi berseliweran soal jenis-jenis bantuan sosial (bansos) dan cara untuk mendapatkannya.
Perlu dan wajib diketahui, tahun 2021 ini hanya ada 7 bansos yang dilanjutkan programnya oleh pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virual, Jumat 5 Februari 2021 kemarin menegaskan, 7 program bansos yang lanjut 2021 di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako.
Baca Juga: Ini 7 Weton Paling Istimewa dan Sakti di Tahun 2021 Menurut Primbon Jawa
“Kemudian prakerja, BLT dana desa, bansos tunai, kuota internet pembelajaran jarak jauh dan diskon listrik,” beber Airlangga.
Menurut Airlangga, dengan adanya 7 program bansos tersebut akan bisa mendorong pergerakan ekonomi nasional dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Soal anggaran, Airlangga menyebut untuk perlindungan sosial sudah tersedia Rp148,66 triliun.
Namun, Airlangga menyebut alokasi anggaran masih bisa berubah karena pembahasan terus berjalan.
“Sebelumnya pada tahun 2020 anggaran program tersebut mencapai Rp 220,39 triliun,” beber Airlangga.
Baca Juga: Kapan Program Kartu Prakerja 2021 Dibuka? Begini Penjelasan Menaker Ida
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selain bansos pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan untuk karyawan.
Dengan pembebasan pajak, diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi yang masih dilanda pandemic Covid-19.
Pembebasan pajak penghasilan untuk karyawan sudah mulai dilakukan sejak 2020 lalu dan akan dilanjutkan tahun 2021 ini.
Sri Mulyani juga menyampaikan, anggaran program PEN pada tahun 2021 akan meningkat hingga total menjadi Rp619 triliun dari sebelumnya pemerintah menganggarkan sebesar Rp533,1 triliun.
Baca Juga: Ayah OI Garis Keras, Anak dan Cucu Dinamakan Judul Lagu Iwan Fals
Kenaikan anggaran PEN tahun 2021 digunakan untuk menghadapi ketidakpastian akibat Covid 19. Selain itu, program pemulihan ekonomi ini juga akan memberikan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun.
“Kami juga akan memasukkan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun, atau bahkan mendekati Rp60 triliun kalau kita memasukkan insentif perpajakan di sektor kesehatan,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp104,7 triliun yang digunakan untuk program vaksinasi, fasilitas medis dan infrastruktur, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Baca Juga: Sempat Kritik Konten Kreator, CEO EIGER Minta Maaf dan Akui Kesalahan
Sementara, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.
Untuk program prioritas, pemerintah menganggarkan Rp141,36 triliun yang dialokasikan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, stimulus padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lainnya.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp156,06 triliun yang digunakan untuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan PEN, penempatan dana, dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mendapatkan penugasan.***
